#uu-ite

Sebarkan kebaikan lewat media sosial. Ilustrasi. Media sosial merupakan hutan belantara yang perlu disikapi dengan bijak

Ahad , 01 May 2022, 11:46 WIB

Pasal Karet UU ITE dan Cara Menggunakan Media Sosial Secara Bijak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Hal...

Staf Ahli Menteri Kominfo Prof. Henri Subiakto

Kamis , 03 Mar 2022, 00:13 WIB

Akademisi Perguruan Tinggi Bersuara Terkait UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG – Pemerintah dan DPR sejauh ini masih terus melakukan pembahasan mengenai perubahan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pengusul revisi UU ITE mengajak publik untuk mengupas persoalan di UU ITE agar dapat terselesaikan di dalam perubahannya nanti. Dalam rilis yang diterima Rabu (2/3/2022), Staf Ahli Menteri Kominfo Prof. Henri Subiakto menilai salah...

Selasa , 04 Jan 2022, 08:20 WIB

Revisi UU ITE Berpotensi Berisi Pasal Karet

JAKARTA -- Pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU...

Senin , 03 Jan 2022, 18:29 WIB

Revisi UU ITE Berpotensi Berisi Pasal Karet

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik...

Selasa , 28 Dec 2021, 17:32 WIB

JPU Tuntut Yahya Waloni Dihukum Tujuh Bulan Penjara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta...

Menkopolhukam mengatakan Presiden Jokowi nilai ada pilih kasih dalam UU ITE.(foto:ilustrasi)

Ahad , 26 Dec 2021, 16:21 WIB

Mahfud: Jokowi Nilai Ada Pilih Kasih dalam UU ITE

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.

Jumat , 24 Dec 2021, 22:38 WIB

Pemerintah Kirim Surpres Revisi UU ITE ke DPR

Presiden Joko Widodo mengatakan, perkembangan industri 4.0 juga menuntut semua pihak untuk mengantisipasi isu HAM, salah satunya aturan di UU ITE. Ia meminta tidak ada kriminalisasi kebebasan berpendapat.

Jumat , 10 Dec 2021, 12:30 WIB

Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi Terhadap Kebebasan Berpendapat

Kamis , 04 Nov 2021, 12:47 WIB

Iwan 'Bongkar' Fals ke Polda, Siapa yang Dilaporkan?

Kamis , 28 Oct 2021, 15:40 WIB

Penolakan Gugatan UU ITE Ancam Kebebasan Berekspresi

Kamis , 28 Oct 2021, 01:39 WIB

AJI: Dissenting Opinion Hakim MK Bukti Ada Persoalan UU ITE

Sejumlah pasal di UU ITE yang disarankan direvisi (ilustrasi)

Selasa , 12 Oct 2021, 16:05 WIB

Jokowi Teken Keppres Amnesti untuk Saiful Mahdi

Jumat , 08 Oct 2021, 03:50 WIB

Mahfud MD Apresiasi DPR Setujui Amnesti untuk Saiful Mahdi

Rabu , 06 Oct 2021, 07:48 WIB

Mahfud: Presiden Setuju Berikan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Selasa , 21 Sep 2021, 02:45 WIB

Hakim Minta Yahya Waloni Dihadirkan dalam Sidang

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono memberikan keterangan saat jumpa pers di RS Polri, Kramat Jati, di Jakarta, Kamis (9/9/2021). Tim

Jumat , 17 Sep 2021, 06:23 WIB

Polri: Berkas Muhammad Kece dan Yahya Waloni Segera Rampung

Muhammad Sony Maulana, Ketua Prodi Sistem Informasi Universitas BSI Kampus Pontianak.

Sabtu , 11 Sep 2021, 14:29 WIB

Revenge Porn, Implikasi dan Jerat Hukum di Indonesia

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengatakan pembatasan konten internet yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE masih belum jelas. (Foto: Ilustrasi pembatasan konten)

ELSAM: Aturan Pembatasan Konten Internet Belum Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengatakan pembatasan konten internet yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE masih belum jelas. "Pasal 40 ayat (2b) UU ITE belum secara jelas menyebutkan jenis-jenis konten yang melanggar undang-undang dan jenis bahaya apa yang mengancam," kata Wahyudi Djafar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,...

Ustaz Yahya Waloni mengisi silaturahim sekaligus tarhib Ramadhan yang diadakan oleh Paguyuban Mualaf Masjid Agung Sunda Kelapa.

Jumat , 27 Aug 2021, 11:19 WIB

Pasal Sangkaan Terhadap Yahya Waloni Sama dengan M Kece

Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyematkan pasal dugaan persangkaan ujaran kebencian berdasarkan SARA menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga penistaan agama. (Foto: Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono)

Rabu , 25 Aug 2021, 15:16 WIB

Ini Pasal yang Menjerat Muhammad Kece

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Iqbal, menyambut baik langkah pemerintah yang telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) perihal pedoman implementasi pasal tertentu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Rabu (23/6) kemarin. Kendati demikian, ia menilai UU ITE tetap perlu direvisi.

Kamis , 24 Jun 2021, 18:07 WIB

SKB Diteken, Legislator: Revisi UU ITE Tetap Perlu Dilakukan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai beberapa ketentuan di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat membantu perbaikan pengimplementasian UU ITE di lapangan. Namun, masih adanya celah untuk terjadinya kriminalisasi menjadi dasar kuat revisi UU ITE harus lekas dilaksanakan. (Karikatur UU ITE)

Kamis , 24 Jun 2021, 15:35 WIB

ICJR: Masih Ada Celah Kriminalisasi dalam SKB UU ITE

Tiga pimpinan lembaga negara resmi meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) perihal pedoman implementasi pasal tertentu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Rabu (23/6). Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai dengan adanya SKB tersebut maka UU ITE tidak perlu direvisi.

Kamis , 24 Jun 2021, 15:26 WIB

SKB Diteken, Legislator: Tidak Perlu Revisi UU ITE

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono

Kamis , 24 Jun 2021, 02:19 WIB

Polri Jadikan SKB Pedoman Implementasi UU ITE Sebagai Acuan

Rabu , 23 Jun 2021, 19:44 WIB

SKB Diteken, Ini Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE

Acara forum group discussion Pemanfaatan Teknologi Komunikasi (TIK) oleh Masyarakat dalam Bermedia Sosial Menghadapi Hoaks Tanpa Melanggar UU ITE di Kupang, Kamis (17/6).

Sabtu , 19 Jun 2021, 02:16 WIB

Pemerintah Siapkan Pasal Khusus Jerat Pembuat Hoaks

Selasa , 15 Jun 2021, 22:59 WIB

Ini Pandangan Komnas HAM RI atas Revisi Terbatas UU ITE

Ketua Subtim I Kajian UU ITE Henri Subiakto

Selasa , 15 Jun 2021, 16:33 WIB

Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani Besok

Selasa , 15 Jun 2021, 13:43 WIB

Mahfud: Revisi UU ITE Segera Masuk Legislasi DPR RI

Ahad , 13 Jun 2021, 14:03 WIB

FPKS Minta Pemerintah Segera Ajukan Draf Revisi UU ITE

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait UU ITE di Jakarta, Jumat (11/6/2021). Dalam keterangan tersebut, Mahfud mengatakan UU ITE masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi di dunia digital.

Sabtu , 12 Jun 2021, 13:32 WIB

UU ITE Hanya Direvisi Terbatas

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kanan) didampingi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo (kiri) memberikan keterangan pers terkait UU ITE di Jakarta, Jumat (11/6/2021). Dalam keterangan tersebut, Mahfud mengatakan UU ITE masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi di dunia digital.

Jumat , 11 Jun 2021, 21:56 WIB

Usulan Revisi Pasal Tim Kajian UU ITE Masih Bisa Berubah

Jumat , 11 Jun 2021, 20:17 WIB

Pasal Ujaran Kebencian Juga Kena Revisi Terbatas

Jumat , 11 Jun 2021, 18:30 WIB

Mahfud: Orang Berbuat Asusila tak Dapat Dikenakan UU ITE

Baleg Tunggu Pemerintah Ajukan Surat Revisi UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya mengatakan Baleg DPR menunggu surat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait rencana pemerintah merevisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Willy menilai memungkinkan apabila ingin memasukkan revisi UU ITE tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, yaitu dibahas dalam rapat kerja (raker) bersama...

Rabu , 09 Jun 2021, 21:07 WIB