#uu-kpk

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu

Senin , 09 Sep 2019, 18:08 WIB

Politikus PDIP: Keberadaan Dewan Pengawas Mendesak Bagi KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai keberadaan dewan pengawas sangat mendesak bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sangat urgen, tidak ada satu lembaga negara...

Senin , 09 Sep 2019, 17:48 WIB

Pansel: KPK ke Depan Lebih Berorientasi Pencegahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hendardi menyatakan arah kebijakan KPK ke depan akan lebih berorientasi kepada pencegahan. "Jadi, pola penindakan yang dulu menjadi prioritas, ini agak bergeser atau agak berimbang dengan pencegahan," katanya, di Jakarta, Senin (9/9). Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansel Capim KPK dengan Komisi III DPR RI...

Senin , 09 Sep 2019, 16:46 WIB

Politikus PDIP Pertanyakan Ketakutan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi...

Senin , 09 Sep 2019, 14:07 WIB

Dahnil: Presiden Harus Dengar Suara Rakyat Soal KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra...

Senin , 09 Sep 2019, 06:48 WIB

Jokowi Didesak Tolak Upaya Pelemahan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK,...

Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasamala Aritonang saat diwawancarai di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Ahad (8/9).

Senin , 09 Sep 2019, 05:02 WIB

Kabiro Hukum Yakin Jokowi akan Berpihak Bela KPK

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri)

Ahad , 08 Sep 2019, 17:32 WIB

Wadah Pegawai KPK Minta Presiden Tegas Tolak Revisi UU KPK

Aksi simbolik pegawai dan pimpinan KPK menyelimuti Gedung KPK dengan kain hitam karena KPK akan diselimuti kegelapan ketika revisi UU KPK isinya dapat melumpuhkan KPK disetujui dan jika Pimpinan diisi orang-orang bermasalah, Gedung Merah Putih KPK, Ahad (8/9).

Ahad , 08 Sep 2019, 16:46 WIB

KPK tak Alergi Revisi Undang-Undang KPK

Ahad , 08 Sep 2019, 16:32 WIB

Pegawai Minta Presiden Tegas Soal Capim dan Revisi UU KPK

Ahad , 08 Sep 2019, 15:44 WIB

Ini Tanggapan KPK Soal Pembentukan Dewan Pengawas

Ahad , 08 Sep 2019, 13:30 WIB

Ini Masalah Pemberantasan Korupsi dengan Metode Efek Jera

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ilustrasi)

Ahad , 08 Sep 2019, 13:00 WIB

Pengamat: Revisi UU KPK Picu Konflik Kepentingan

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Masinton Pasaribu

Ahad , 08 Sep 2019, 12:30 WIB

Masinton: UU KPK Harus Kompetibel dengan Zaman

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan.

Ahad , 08 Sep 2019, 12:00 WIB

Anggota Komisi Hukum DPR Sebut Keinginan Revisi dari KPK

Sejumlah pegawai KPK melakukan aksi unjuk rasa di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9).

Sabtu , 07 Sep 2019, 19:16 WIB

Soal Revisi UU KPK, ICW: Bola Panas ada di Jokowi

Mantan Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki memberi keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/7).

Sabtu , 07 Sep 2019, 18:56 WIB

Taufiequrachman Ruki: Presiden Wajib Tolak Revisi UU KPK

Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberi keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Sabtu , 07 Sep 2019, 15:55 WIB

Reaksi Keras Abraham Samad Soal Revisi UU Disebut dari KPK

Politikus PDIP: Aksi Pegawai KPK Inkonstitusional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengkritisi aksi protes pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (6/9) sore. Menurutnya langkah KPK tersebut merupakan aksi inkonstitusional. "Langkah yang dilakukan Beberapa pimpinan KPK itu langkah inkonstitusional. Negara harus bertindak terhadap itu, tidak boleh dibenarkan karena ini merusak ketatanegaraan atas nama pemberantasan korupsi," kata Masinton di Jakarta, Sabtu (7/9). Ia menjelaskan KPK dilantik...

Sabtu , 07 Sep 2019, 14:31 WIB

Politikus PDIP Yakin Jokowi Setuju Revisi UU KPK

Dukungan Kepada Pimpinan KPK. Mantan Ketua KPK Abraham Samad memberi keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Sabtu , 07 Sep 2019, 13:11 WIB

Samad: UU KPK Masih Relevan dengan Konteks Kekinian

Sabtu , 07 Sep 2019, 05:00 WIB

TII Duga Ada Pelemahan Sistematis Terhadap KPK

Jumat , 06 Sep 2019, 22:01 WIB

Pendapat Antasari Azhar Soal Revisi UU KPK

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berorasi saat berlangsung aksi unjuk rasa pegawai KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Jumat , 06 Sep 2019, 21:36 WIB

Ketua KPK: Pelemahan KPK, Pengkhianatan Reformasi

Jumat , 06 Sep 2019, 19:53 WIB

KPK Minta Presiden Jokowi Bertindak

Jumat , 06 Sep 2019, 19:15 WIB

In Picture: Ratusan Pegawai KPK Gelar Demo Tolak Revisi UU KPK

Jumat , 06 Sep 2019, 19:01 WIB

Ini Harapan Ketua KPK kepada Presiden

Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi 'Rantai Manusia' sebagai bentuk protes terhadap sikap

Jumat , 06 Sep 2019, 17:54 WIB

Pimpinan KPK: Revisi UU KPK Bertentangan dengan Konvensi PBB

Jumat , 06 Sep 2019, 17:33 WIB

Lima Pimpinan KPK Kirim Surat ke Presiden

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif (kanan)

Jumat , 06 Sep 2019, 17:17 WIB

Revisi UU KPK Semakin Lemahkan Fungsi KPK

Jumat , 06 Sep 2019, 16:43 WIB

Ratusan Pegawai KPK Demonstrasi Protes Revisi UU KPK

Sekjen Transperancy International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko

Jumat , 06 Sep 2019, 14:58 WIB

TII: Presiden Sebaiknya Tolak Soal Revisi UU KPK

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring.

Jumat , 06 Sep 2019, 14:51 WIB

Tifatul Sebut Ada Kejanggalan dalam Revisi UU KPK

Jumat , 06 Sep 2019, 14:48 WIB

Fahri Hamzah Sebut Jokowi Setuju Revisi UU KPK

Peresmian Pabrik Perakitan Esemka. Presiden Joko Widodo bersiap mencoba mobil Esemka usai meresmikan pabrik perakitan mobil Esemka di Boyoiaii, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019).

Jumat , 06 Sep 2019, 14:27 WIB

Jokowi: Kita Harap DPR Memiliki Semangat Perkuat KPK

Sejumlah pegiat menggelar aksi selamatkan KPK di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Revisi UU KPK, Pusako Andalas: DPR Keliru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas memandang DPR tak fokus menjalankan fungsi legislasi. Sebab, DPR malah mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Padahal, revisi itu tak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. Direktur PuSaKO Andalas Feri Amsari menilai, mestinya DPR fokus pada Prolegnas yang sudah disusun....

Jumat , 06 Sep 2019, 11:51 WIB