REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden SBY menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2014 tentang pergantian istilah Cina menjadi Tionghoa atau Tiongkok. Pengamat budaya Mandarin Universitas Indonesia (UI) Tuty Nur Mutia Muas mengatakan keputusan SBY itu bisa diberi dua makna berbeda.
Pertama, SBY benar-benar menuruti keinginan kelompok warga keturunan Cina yang lahir dan besar di Indonesia. Kedua, bisa saja ini dikaitkan untuk menarik simpati masyarakat keturunan Cina karena momennya mendekati Pemilu 2014.
Dia berharap, Presiden tidak mengambil kebijakan itu berasarkan tekanan oleh kelompok tertentu. Sebagai akademisi, Tuty melihatnya dari kerangka berpikir positif. "Saya tidak melihat ke sana (kepentingan Pemilu), tapi karena Presiden ingin mengakomodasi komunitas masyarakat Tionghoa (keturunan Cina)," ujar Tuty ketika dihubungi, Kamis (20/3).
Menurut dia, keputusan itu pasti sudah dinanti dan disambut warga keturunan Cina yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Dia melihat hal itu akan banyak mendatangkan manfaat positif bagi kesetaraan semua warga. "Karena kesan Cina itu konotasinya seolah diskriminasi, sehingga diganti Tionghoa," ujarnya.
Kendala yang mungkin muncul, prediksi Tuty, adalah bakal munculnya hambatan penerapan di tingkat masyarakat bawah. Pasalnya, penyebutan Cina sudah menjadi hal umum di semua lapisan masyatakat pribumi. Sehingga, butuh waktu cukup lama untuk dapat mensosialisasikam kebijakan baru itu.
Dampaknya, diperlukan waktu lama dan konsisten untuk mengenalkan kebijakan ini agar bisa dipahami semua kalangan. "Konsekuensi kebijakan ini adalah pada kedaulatan bangsa dan bahasa kita yang menjadi berubah," katanya. "Semoga bisa dijalankan secara konsisten dan bisa menimbulkan rasa saling legowo di antara saudara kita."
