REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia akan segera mencapai swasembada pangan tahun depan. Swasembada pangan ini tengah diupayakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

"Salah satu yang kita bicarakan ialah dalam waktu 2-3 tahun yang akan datang, mungkin 1 tahun malah maka kita harus swasembada padi, gula, jagung dan kedelai juga nanti," jelas JK saat menandatangani Surat Edaran Bersama tentang Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Padi, Jagung & Kedelai, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (15/12).

Dengan mencapai swasembada pangan, ia yakin pemerintah dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pemerintah disebut tengah berupaya menjaga stabilitas harga serta inflasi.

JK mengatakan, untuk mencapai swasembada pangan maka diperlukan upaya-upaya seperti penyediaan bibit yang baik. "Pertama bibit yang benar yang baik dan tepat waktu, pupuk yang tepat waktu, pengairan yang direhab, hasil tani dan penyuluh," kata JK.

Lanjutnya, untuk memberikan bibit yang baik, pemerintah tak akan melakukan tender. Sehingga pemerintah pun akan menentukan harga bibit. "Kalau tender nanti butuh 45 hari. Dan pengalaman 2-3 tahun terakhir ini tender harganya jauh beda dan disinilah mafia-mafia korupsi dan tidak bersertifikat," kata JK.

Akibatnya, ia menilai produksi jagung dan pagi pun menurun. JK mengatakan berdasarkan Perpers tentang pengadaan barang dan jasa, pemerintah tidak dapat melakukan tender dalam beberapa kondisi.

Yakni jika dalam keadaan darurat seperti bencana serta jika harganya di bawah Rp 200 juta. Lanjutnya, harga bibit pun akan ditentukan oleh pemerintah. "Harga di tentukan pemerintah dan kalau agen tender. Tinggal tunjuk langsung aja. Dengan harga tentu yang ditentukan," tambahnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan membangun serta memperbaiki pengairan. Menurutnya, perbaikan dan pembangunan pengairan ini pun tak akan melalui tender. Untuk itu, pemerintah akan langsung menghibahkan proyek pembangunan pengairan kepada menteri PU dan perumahan rakyat.

"Juga nanti menteri PU menentukan biayanya per kilometer contohnya begitu. Sehingga, rakyat langsung melaksanakan saja," katanya.