REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAKARTA -- Ribuan personel TNI beserta peralatan tempurnya telah diterjunkan di Poso. Mereka akan melakukan latihan perang sekaligus memburu kelompok teroris Santoso dan Daeng Koro.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai selain mempunyai tugas untuk menjaga NKRI, TNI juga dapat menjalankan tugas dalam memburu kelompok-kelompok teroris, namun hal itu jika diminta oleh Polri. JK mengatakan koordinasi dengan aparat kepolisian ini, telah sesuai dengan aturan undang-undang.

"Semua teroris itu, apabila berusaha membunuh kan harus dilawan dengan hukum. Dan salah satu kekuatan kita adalah tentara dan itukan undang-undangnya bekerjasama dengan polisi," jelasnya di kantor Wapres, Jakarta, Senin (30/3).

"Kan boleh saja selama polisi yang minta. Selama itu diminta oleh polisi," ujarnya.

Peningkatan penjagaan dari aparat keamanan baik TNI dan kepolisian pun diperlukan guna menghentikan gerakan dari kelompok radikal. JK mengatakan, kelompok radikal yang dapat mengancam warga Indonesia pun harus dihentikan pergerakannya dan diproses secara hukum.

"Iya, kan banyak yang ditembak oleh Santoso itu. Kan ada berapa orang itu? Puluhan orang. Berapapun jiwa bangsa Indonesia yang terancam harus dibela oleh polisi dan tentara. Masa dibiarin," kata JK.

Sebelumnya, Komandan Distrik Militer 1307 Poso, Letkol Eron Firmansyah menyebutkan latihan perang TNI yang digelar pada 22 Maret hingga 15 April ini juga sekaligus digunakan untuk memburu para teroris seperti Santoso dan Daeng Koro.

Sejumlah wilayah di Poso yang digunakan untuk lokasi latihan perang yakni Desa Tangkura, Poso Pesisir Selatan, serta Desa Tambrana, Kecamatan Poso Pesisir Utara hingga Pegunungan Biru Tamanjeka.