REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana meminta Pemprov DKI dan BPS DKI menyamakan persepsi soal hasil survei angka kemiskinan di Ibu Kota. Ia berharap Pemprov tak cuma menyalahkan metode yang digunakan BPS.

Pria yang akrab disapa Lulung itu mengakui adanya perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan BPS. Namun menurutnya, Ahok sebaiknya jangan memperlebar masalah. Ia berharap Ahok dan BPS bertemu dan menyamakan persepsi soal angka kemiskinan itu.

"Kalau BPS salah ya koordinasi dong antara pemprov dengan BPS," katanya, Rabu (20/7).

Namun ia menilai ketimbang menyamakan persepi, Ahok malah menghiraukan hasil survei BPS. Menurutnya, alasan Ahok menyebut kemiskinan meningkat karena dolar AS naik tidaklah tepat. Ia pun meminta agar Ahok melihat lebih dulu fakta yang ditemukan BPS.

"Tapi kan alasan Ahok beda. Angka kemiskinan karena ada dolar AS naik, itu kan artinya dia tidak melihat secara fakta di BPS," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan adalah kurangnya penyerapan anggaran Pemprov DKI. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan Pemprov bisa merugi jika Pemprov tak lagi menggelontorkan dananya.

"Kemiskinan itu berpengaruh dari penyerapan anggaran, perusahaan kecil juga bisa gulung tikar yang kerjasama dengan pemerintah. Jadinya pembangunan enggak berjalan," jelasnya.