REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki TJahaja Purnama menyebut pernah mengadakan survei angka kemiskinan dengan hasil yang berbeda dari data BPS yang baru-baru ini terbit. Dalam survei itu ditemukan 17 persen penduduk DKI miskin.
Basuki alias Ahok mengatakan survei itu juga dilakukan BPS, namun menggunakan metode berbeda. Ahok meyakini metode terbaik penghitungan angka kemiskinan dengan hanya menghitung warga ber-KTP DKI saja. Sebab baginya ada warga non-KTP DKI yang hanya menyumbang kemiskinan.
"Bagi kami survei kami sudah lebih baik, karena orang miskin di Jakarta 17 persen. Sudah kita lakukan 2015 kemarin datanya. Makanya naik kan. Eh 2014, naik 17 persen. BPS juga (yang survei), cuma kami minta cara surveinya diubah," katanya di Balai Kota, Kamis (21/7).
Ahok menyebut BPS DKI menggunakan metode survei ala standar PBB. Berdasarkan metode itu, warga yang tak mampu menghasilkan uang 2 dollar per hari atau 60 dollar per bulan (sekitar Rp 800 ribu) dapat digolongkan warga miskin.
"Makanya saya bilang jangan gunakan standar PBB, dia gunakan 2 dolar berarti Rp 26 ribu, jadi Rp 800 ribu (sebulan). Masuk akal enggak kalau kalian penghasilan sejuta, sudah dianggap garis kemiskinan? Enggak masuk akal juga," ujarnya.
(Baca Juga: Ahok Sebut Survei BPS tak Masuk Akal)
