REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizrad Ryacudu mengatakan anggaran pertahanan meningkat relatif signifikan sejak 2015 hingga 2017, yaitu dari Rp 108,7 triliun menjadi Rp 114,9 triliun. Peningkatan anggaran tersebut menurutnya otomatis berkorelasi dengan pemenuhan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF).
Pada 2015, MEF memenuhi sebanyak 39,9 persen sedangkan pada 2017 sudah mencapai 50,9 persen. Dia mengatakan sebagian besar anggaran diperuntukkan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista).
"Beberapa Alutsista terbaru di antaranya tank Leopard, KRI Bima Suci, 9 pesawat Sukhoi. Ini sudah final dan akan ditandatangani," kata Menhan di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (19/10).
Adanya perbaikan anggaran diakui Rymaizard juga telah meningkatkan kesejahteraan prajurit lewat pembangunan rumah prajurit. Dari 4.946 unit pada 2015 meningkat sebanyak 7.761 unit di 2017. Pembangunan ini bekerjasama dengan Kementerian PUPR.
Anggaran juga dialokasikan untuk peningkatan pengamanan di perbatasan. Menhan menjelaskan telah dibangun jalan inspeksi dan patroli perbatasan sepanjang 1.246 kilometer di perbatasan. Begitu juga peningkatan pembangunan pos pengamanan perbatasan di Kalimantan, Papua dan NTT.
"Jumlahnya pada 2015 sebanyak 45 unit, pada 2017 telah menjadi 71 unit," katanya.
Pos yang dibangun itu seperti di Pulau Sebatik dan Nunukan yang dibangun Menara Pancar. Kemhan juga melengkapi perbatasan dengan pesawat tanpa awak.
Selain itu, kontribusi industri pertahanan terhadap MEF diakui Ryamizard terus mengalami peningkatan sejak 2014 hingga 2016. Termasuk di dalamnya proses pengadaan medium tank oleh BUMNIS PT Pindad yang dijadwalkan selesai prototipenya pada 2017 dan pembuatan kapal selam di BUMNIS PT PAL.
Adapun Menhan memaparkan, Indonesia juga turut berperan di bidang pertahanan. Bahkan Indonesia, kata Ryamizard, merupakan negara terbesar yang mengerahkan pasukan perdamaian ke berbagai tempat yang dilanda konflik ke dunia.
