REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berharap pada akhir tahun 2019 angka persentase kemiskinan di Indonesia terus turun dan menyentuh sembilan persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan bantuan sosial kepada masyarakat.
"Kita targetnya tahun 2019 ini kemiskinan itu 8,5-9,5 persen. Jadi kalau kita lihat angka terakhir di 9,66 persen, mudah-mudahan di 2019 akhir kemiskinan kita sudah di sembilan persen," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin (21/1).
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Bambang, pemerintah akan fokus pada penguatan bantuan sosial yang tepat sasaran. Bantuan itu mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS), untuk kelompok penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
"Sedangkan untuk yang rentan miskin, supaya mereka tidak jatuh miskin lagi, kita perkuat akses permodalan mikro, kemudian juga penciptaan lapangan kerja. Jadi kombinasi itu," ujar Bambang.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2018 terus turun menjadi 9,66 persen dibandingkan Maret 2018 yang mencapai 9,82 persen. Ada penurunan kemiskinan sebesar 0,16 poin di September 2018 dari Maret 2018 dan 0,46 poin dibandingkan September 2017.
Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang. Jumlah itu menurun 0,28 juta orang terhadap Maret 2018 dan menurun 0,91 juta orang terhadap September 2017.
Sementara itu, terkait masalah ketimpangan, Bambang menekankan ada dua hal penting yang memengaruhi besarnya tingkat ketimpangan yaitu akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar, dan juga penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. "Tentunya kalau disparitas itu dua hal. Pertama masalah akses. Akses harus diperbaiki, oleh karena itu infrastruktur tetap perlu dibangun terutama infrastruktur dasar dan pelayanan dasar. Kedua, bansos itu harus sampai ke mereka. Karena problemnya sebagian kelompok yang harusnya menerima, belum menerima karena belum terjangkau bantuan tersebut," ujar Bambang.
Pada September 2018, BPS mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini turun tipis menjadi 0,384. Angka tersebut menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391 turun sebesar 0,007 poin.
