REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar meragukan pernyataan Bowo Sidik Pangarso yang menyeret nama Nusron Wahid dalam pusaran kasus serangan fajar yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Golkar tidak mempercayai begitu saja yang dikatakan Bowo Sidik.

"Itu kan pengakuan dari Bowo, apa itu benar? Selalu ada tendensi seseorang yang (terkena) OTT, berusaha melibatkan pihak lain," kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (10/4).

Bowo Sidik dalam pernyataannya menyebut bahwa ia mendapat instruksi dari Nusron untuk menyiapkan sebanyak 400 ribu amplop untuk serangan fajar. Sedangkan, kata Bowo, Nusron menyiapkan 600 ribu amplop.

Nusron dan Bowo sendiri diketahui merupakan calon legislatif Golkar di daerah pemilihan Jawa Tengah 1, yang meliputi Semarang, Kendal dan Salatiga. Bowo merupakan Ketua Tim Pemenangan Golkar di Jateng, sementara Nusron merupakan Ketua Pemenangan Dapil 1 Jateng.

Golkar membantah keras adanya instruksi - instruksi serangan fajar untuk kemenangan pada Pemilu 2019 itu. Nusron sendiri telah membantah pernyataan Bowo.

Menurut Ace, Golkar telah memerintahkan kepada seluruhnya calegnya untuk menggunakan cara-cara yang tidak melanggar aturan perundang-undangan. "Soal strategi di lapangan, tentu setiap orang memiliki caranya masing," ujar Ace.

Terkait kasus ini, Ace menegaskan, Golkar menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada penegak hukum. Ace memastikan, tidak ada kebijakan bagi-bagi duit serangan fajar di internal Partai Golkar.

"Karena Partai Golkar menghormati proses demokrasi yang sehat," ujarnya menegaskan.