REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ingin laporan keuangan Kemenpora mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Imam Nahrawi didampingi Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Diperluas terkait Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 Kemenpora oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan seluruh pejabat eselon I, II, III, IV dan  para Staf Khusus di ruang rapat lantai 3 Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa  (7/5) sore.

Dalam rapim tersebut, dia mengajak kepada para seluruh pegawai  Kemenpora untuk menyiapkan diri terkait pemeriksaan laporan keuangan tahun 2018 oleh BPK. "Sekarang ini sedang berlangsung pemeriksaan laporan keuangan tahun 2018 oleh BPK dan dalam waktu dekat  akan selasai. Karena itu  saya mengajak ibu bapak agar menyiapkan diri

agar apa yang kita harapkan bisa tercapai untuk menjadikan Kemenpora lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, butuh keseriusan untuk mempercepat apabila ada permintaan  berkas-berkas, dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan BPK. Pada kesempatan itu, Menpora juga mengajak seluruh pegawai Kemenpora untuk melaksanakan tugas-tugasnya  sebaik mungkin di tahun anggaran 2019 ini.

"Ini penting sebagai kesungguhan kita bahwa kita betul-betul ingin mengunakan  anggaran ini sebaik mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Dan saya meminta kepada  eselon I, KPA, PPK,  bendahara dan  semua pegawai Kemenpora untuk menyiapkan yang dibutuhkan BPK,” tambah Menpora.

Dia mengatakan, jika ingin mencapai suatu tujuan maka kita tidak boleh berhenti. "Jadi semangat ini yang ingin saya sampaikan pada ibu dan bapak. Karenanya tetap bekerja sebaik mungkin dan laksanakan tugas sebaik mungkin jangan menyalahgunakan wewenang yang kita miliki. Dan tentu kita belajar dari peristiwa yang terjadi,"  kata dia.