REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD-RI pada hari ini, Jumat (16/8). Sidang itu digelar seharian, sejak pagi hingga sore hari ini, di ruang rapat paripurna, Gedung Parlemen RI, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi diketahui berpidato sebanyak tiga kali. Dalam seluruh pidato kenegaraannya, tak sedikit pun Kepala Negara menyinggung soal amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada penerapan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Padahal, wacana amandemen terbatas UUD 1945 sedang marak disuarakan MPR-RI dan sejumlah kalangan politikus.

Sebagai contoh, dalam pidato pembukaan sidang tahunan pada pagi hari ini, Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan kembali menekankan urgensi penerapan kembali GBHN. Menurut dia, GBHN penting demi arah pembangunan negara.

Setali tiga uang. Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo juga menyinggung soal amandemen terbatas UUD 1945, meski tak secara eksplisit. Dalam hal ini, Bambang melakukannya melalui pantun kreasinya saat membuka pidato.

Bagaimanapun, semua pidato Jokowi dalam kesempatan di Gedung Parlemen hari ini tak sebersit pun menyinggung amandemen UUD 1945 ataupun GBHN. Topik-topik yang diangkat presiden RI terpilih 2019-2024 itu seputar hal-hal lain, semisal peningkatan dan optimalisasi dana desa; pemindahan ibu kota negara; atau peningkatkan anggaran demi pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Dalam soal ekonomi, Jokowi juga menjabarkan pandangan terkait peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan yang bakal dinaikan sekira beberapa persen. Dia juga menyampaikan harapannya terkait pertumbuhan ekonomi yang didorong konsumsi dan investasi.