REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menyebut, pelibatan masyarakat untuk pertahanan seperti yang disampaikan Menhan Prabowo Subianto bersifat sukarela. Hal ini berbeda dengan wajib militer yang diterapkan di sejumlah nefaea, misalnya Korea Selatan.
"Kalau di kita bela negara itu bukan sesuatu yang wajib tetapi bisa menjadi hak atau mereka yang secara voluntary memang mau dilatih baik melalu jalur ormas, civil society, maupun mungkin sekolah," ujar Fadli saat dikonfirmasi.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyebut, penerapan bela negara disesuaikan dengan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang diaahkan akhir September lalu. UU tersebut memuat bela negara yang akan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
"Sesuai dengan UU itu, jadi dengan itu kita harapkan pertahanan rakyat semesta menjadi sebuah doktrin yang riil, bukan hanya doktrin di atas kertas," kata dia.
Dengan doktrin yang riil itu, lanjut Fadli, maka pertahanan Indonesia harus bertumpu kepada rakyat yang terlatih dalam program bela negara itu. Sehingga negara bukan sekadar mengandalkan komponen tentara yang selama ini sudah terlatih.
"Tetapi rakyat yang juga terlatih, saya kira itu yang diharapkan bisa mempertahankan bangsa dan negara dalam situasi yang darurat, dan genting," ujar dia.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengungkapkan visinya untuk melibatkan rakyat Indonesia non-militer dalam menjaga pertahanan Indonesia. Konsep yang dinamai Pertahanan Rakyat Semesta ini disampaikan Prabowo di DPR RI, Senin (11/11).
Prabowo mengakui, secara teknologi pertahanan, Indonesia hampir mungkin bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa yang telah maju. Namun, Prabowo ingin memasukkan konsep pertahanan rakyat agar ikut bergabung melakukan pertahanan bila dibutuhkan.
"Pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep pertahanan rakyat, semesta perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people war," kata Prabowo di Komleks Parlemen RI.
Prabowo memaparkan perlunya komponen cadangan dari non militer untuk membantu pertahanan. Komponen utama, yakni pertahanna militer yang dilakukan olej TNI. Sementara itu, pertahanan nonmiliter, kata Prabowo meliputi unsur rakyat.
"Tentunya akan banyak peran dari kementerian dan lembaga di luar pertahanan, sebagai contoh kita harus kerja sama dengan kementerian pendidikan untuk menyusun komponen cadangan," kata Prabowo.
Ia menyebut, Indonesia membutuhkan komponen cadangan dari SMP hingga perguruan tinggi yang dibekali pengefahu yang soal pertahanan. "Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara amerika, sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer, mungkin 20 persen, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas-universitas," ujar dia.
