REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Aswandi Jailani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud), Nadiem Makarim untuk mengevaluasi kinerja Kemendikbud. Pasalnya, pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari tidak tercantum dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.
Menurut Aswandi, Mendikbud sudah membiarkan buku Sejarah Indonesia I tersebut beredar selama dua tahun dilaman website Kemendikbud. Dia memandang kesalahan itu tidak boleh terulang lagi.
"Ya saya meminta Mas Nadiem untuk mengevaluasi kinerja Kemendikbud, termasuk Dirjen yang mengurusi hal itu. Karena, bagaimana pun IPNU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NU sangat tidak terima, sebab pendiri NU hilang dari catatan kamus sejarah Indonesia I, terlepas disengaja ataupun tidak" ujar Aswandi dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (22/4).
Menurut Aswandi, kamus sejarah Indonesia I memang tidak ditulis di era kepemimpinan Nadiem. Karena itu, dia hanya meminta untuk memperbaiki kinerja Kemendikbud dalam menuliskan buku sejarah Indonesia.
“Maka yang saya minta evaluasi kinerja Kemendikbud, bukan copot Pak Nadiem. Di sisi lain ,Pak Muhajir Effendy selaku menteri sebelum Mas Nadiem juga perlu mengklarifikasi semuanya kepada publik agar tidak ada dugaan-dugaan liar dari berbagai kelompok,” ucapnya.
Atas pelemik yang terjadi tersebut, menurut dia, PP IPNU juga telah menyatakan beberapa sikapnya. Pertama, IPNU menilai buku Kamus Sejarah Indonesia I tersebut tidak layak dijadikan rujukan dan pedoman bagi seluruh pelajar di Indonesia.
“Kedua, mendesak Mendikbud untuk bersih-bersih kementerian terutama dirjen kebudayaan dan jajarannya yang mengurusi kamus tersebut,” katanya.
Ketiga, IPNU juga menuntut pihak yang melakukan kesalahan tersebut untuk segera memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Keempat, IPNU meminta agar buku tersebut diperbaiki dengan melibatkan seluruh para ahli terkait, khususnya sejarawan dan tokoh masyarakat.
“Saya meminta ketika penulisan-penulisan sejarah ya harusnya melibatkan sejarawan. Semuanya harus dengan melibatkan ahlinya agar tidak keliru,” jelas Aswandi.
Selain itu, Aswandi juga meminta agar isi Kamus Sejarah Indonesia tersebut didominasi oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia, bukan para penjajah Indonesia. “Ini yang paling penting isi bukunya harus didominasi oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia bukan sebaliknya didominasi oleh para penjajah dan tokoh PKI,” tutupnya.
