Selasa 26 Apr 2022 11:12 WIB

Tim HAM PBB Tiba di China untuk Persiapan Kunjungan ke Xinjiang

Beijing menolak tuduhan PBB atas dugaan pelanggaran HAM terhadap Uighur.

Red: Friska Yolandha
Seorang penjaga berdiri di menara pengawas penjara Kashgar di Kashgar, Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, Cina, Senin (3/5). Tim pendahulu dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) tiba di China pada Senin (25/4/2022) untuk melakukan persiapan kunjungan ke Xinjiang.
Foto: REUTERS/Thomas Peter
Seorang penjaga berdiri di menara pengawas penjara Kashgar di Kashgar, Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, Cina, Senin (3/5). Tim pendahulu dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) tiba di China pada Senin (25/4/2022) untuk melakukan persiapan kunjungan ke Xinjiang.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Tim pendahulu dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) tiba di China pada Senin (25/4/2022) untuk melakukan persiapan kunjungan ke Xinjiang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing mengatakan tim pendahulu tersebut sedang melakukan persiapan atas kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bacheletawal bulan depan.

"Tujuan kunjungan ini untuk mendukung pertukaran pikiran dan kerja sama," kata Wang dalam pengarahan pers rutin.

Baca Juga

Pihaknya menentang manipulasi politik atas kunjungan Bachelet ke Xinjiang, daerah otonomi setingkat provinsi di wilayah barat daya China yang banyak dihuni etnis minoritas Muslim Uighur. Sebelumnya telah terjadi tarik-ulur terkait kunjungan tersebut.

Beijing menolak tuduhan PBB dan negara-negara Barat atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap kelompok etnis Uighur, di antaranya melalui kamp konsentrasi re-edukasi, genosida, dan kerja paksa.

Terkait dengan diselenggarakannya Dialog Amerika Serikat-Uni Eropa (EU) yang membahas tentang isu Taiwan, Xinjiang, dan program disinformasi China, Wang dengan tegas menentangnya.

"China sangat menentang intervensi AS dan EU terhadap urusan internal China," ujarnya seraya mengatakan bahwa pemerintahannya telah menyampaikan protes resmi.

Isu tentang Taiwan dan Xinjiang dianggapnya sebagai urusan dalam negeri China yang tidak boleh dicampuri oleh negara lain.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement