REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- China menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Kepulauan Solomon dalam bidang transportasi udara. Pada Jumat (28/5/2022) regulator penerbangan China mengatakan MoU ini menjadi dasar bagi maskapai kedua negara pada rute udara terbuka.
MoU tersebut ditandatangani ketika Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengunjungi negara Kepulauan Pasifik tersebut. Perjanjian kesepahaman ini diumumkan tidak lama setelah Selandia Baru mengatakan akan memperpanjang masa tugas pasukan pertahanannya di Kepulauan Solomon setidaknya sampai akhir Mei tahun depan.
Keputusan ini disampaikan ketika Barat khawatir dengan menguatnya pengaruh China di Pasifik Selatan. Selandia Baru mengerahkan pasukannya ke Kepulauan Solomon berdasarkan permintaan pemerintah negara itu pada akhir 2021 ketika kerusuhan pecah di Ibu Kota Honiara.
Pasukan tersebut bagian dari Pasukan Bantuan Internasional Kepulauan Solomon yang juga terdiri dari pasukan dari Fiji, Australia dan Papua Nugini.
"Kemitraan kami mempromosikan perdamaian tidak hanya melalui kerja sama keamanan, tapi juga mengatasi tantangan ekonomi, perubahan iklim dan berbagai kebutuhan pembangunan yang kami hadapi di kawasan," kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaina Mahuta, Rabu (25/5/2022).
Mahuta bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Eksternal Kepulauan Solomon Jeremiah Manele melalui Zoom. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan mengatakan Mahuta menekankan kekhawatiran mengenai pakta perjanjian keamanan Kepulauan Solomon dengan China. Manele menjamin kesepakatan itu tidak akan mengarah pada pembangunan pangkalan militer China.
"Menteri Mahuta menyoroti perlunya diskusi dan pemahaman implikasi regional perjanjian itu dengan Anggota Forum (Kepulauan Pasifik)," kata kementerian dalam pernyataannya.
