REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Polri mengungkap adanya peluang baik di balik ratusan juta (204,7 juta) warga yang saat ini menjadi pengguna internet.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetio, M.Hum., M.Si., M.M. mengemukakan, saat ini Indonesia memasuki  interactive  communication era. Jika era ini dapat dikelola dengan baik maka akan terbangun opini publik yang kaya, termasuk di dalamnya tersalurkannya berbagai agenda pemerintah yang berkelindan dengan pembangunan berbagai aspek.

"Jika demikian maka dapat dikatakan transformasi yang dibangun mendorong efektivitas komunikasi publik pemerintah," kata Dedi dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Karo PID Humas Polri Brigjen Pol. Hendra Suhartiyono, M.Si.,  pada FGD "Transformasi Informasi Dalam Menunjang Efektivitas Komunikasi Publik Pemerintah", di Jakarta, Kamis (23/6) siang.

Karena itu, lanjut Dedi, eksistensi kehumasan secara konsisten didorong untuk mengambil peran yang maksimal. 

Deputi V KSP Jaleswary Pramodhawardani mengemukakan penyampaian informasi dan komunikasi publik sangat penting dalam pembangunan demokrasi. 

Ia menyebutkan, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan perbaikan, sehingga menjadi bukti membaiknya strategi informasi dan komunikasi publik pemerintah. Pemerintah, lanjut Jaleswary, berkepentingan menyampaikan informasi dan komunikasi publik yang lebih transparan.

"Kami melakukan agenda setting agar tidak terjadi mis komunikasi publik terhadap agenda pembangunan bangsa," tutur Jaleswary.

Pemerintah, tegas Jaleswary, menghindari penyampaian agenda setting yang monolitik, tidak mendengar aspirasi publik.

Menurut Deputi V KSP itu strategi komunikasi KSP adalah melakukan identifikasi isu  mencegah noise, dan menyusun narasi tunggal.