REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indopol Survey dan Consulting merilis hasil survei terkait kepercayaan publik terhadap partai politik. Hasilnya, 64,07 persen responden menyatakan masih percaya terhadap partai politik di Indonesia.
Sedangkan 35,93 persen lainnya menyatakan tidak percaya terhadap partai politik. Dari 35,93 persen tersebut, 29,64 persen diantaranya menjawab bahwa partai politik tak menampung aspirasi masyarakat. Lalu, 11,76 persen publik menyatakan partai politik sudah kehilangan ideologi, norma kejujuran, integritas, dan kehormatan.
"Anggapan rusaknya sistem politik 11,54 persen ikut menjadi penyumbang terbesar terhadap ketidakpercayaan terhadap partai politik," Direktur Eksekutif Indopol Survey dan Consulting, Ratno Sulistiyanto di Cafe Sadjoe, Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Selanjutnya, sebanyak 6,56 persen publik menyebut partai politik tidak melakukan pembangunan di daerahnya. Kemudian, 4,98 persen lainnya menyatakan partai politik tidak memberikan paket bantuan kepada warga.
"Partai politik tidak melakukan kegiatan pertemuan atau penyuluhan oleh partai yang dilakukan di kampung saya 2,49 persen. Lainnya 3,62 persen," ujar Ratno.
Indopol Survei dan Consulting melakukan survei pada 24 Juni hingga 1 Juli 2022 dengan wawancara secara tatap muka. Responden berjumlah 1.230 orang dengan margin of error sekira 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling. Dimana jumlah responden tiap provinsi di wilayah Indonesia diambil secara proporsional berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2021.
Dalam forum diskusi yang sama, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan bahwa partai politik memang memiliki pekerjaan rumah dalam mengurangi angka ketidakpercayaan publik tersebut. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh PDIP, yakni selalu hadir di masyarakat.
Cara tersebut diklaim yang membuat PDIP selalu berada di posisi teratas dalam banyak hasil survei. Menurutnya, upaya itu yang membuat kader partai selalu menjadi pihak yang menampung aspirasi rakyat.
"Artinya kami di kader menghadirkan partai di tengah-tengah masyarakat, bisa berempati dengan masyarakat. Nah, maka ketika partai melakukan gerak itu, semangat kesukarelaannya tinggi sebagai bukan relawan ya, bergerak bukan karena ada ongkosnya, jadi sukarela," ujar Masinton.
