Legislator: Kebijakan Pemerintah Bingungkan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Komisi V DPR RI, Irwan mengkritisi kebijakan pemerintah yang membuka kembali transportasi umum mulai 7 Mei besok, namun tetap melarang mudik. Menurutnya kebijakan pemerintah berubah-ubah dan membingungkan rakyat.

"Itu semakin menegaskan bahwa memang pemerintah dalam mengangai Covid 19 tidak terlalu fokus pada penyelematan manusia," kata Irwan dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan secara virtual, Rabu (6/5).

Irwan mempertanyakan apa sebenarnya yang ingin dilakukan karena terus mengubah-ubah kebijakan. Padahal, Irwan menegaskan sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah melakukan pidato khusus larangan mudik.

"Tapi ini berubah-ubah, buat kebingunan di daerah. Di daerah semangatnya bagaimana  memutus mata rantai pandemi sampai jalan tikus ditutup tapi kemudian hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah pusat dengan penanganan Covid 19 ini betul-betul tidak serius," jelas Irwan.

Hal tersebut membuat Irwan semakin yakin sua bulan ke depan justru menjadi masa yang sangat rawan bagi Indonesia. Dia menilai kondisi Indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona masih berada di lereng namun sudah percaya diri membuka kembali transportasi untuk bepergian dengan tujuan khsuus.

"Padahal transportasi ini bukti penyebaran virus korona di luar Pulau Jawa karena longgarnya tranportasi ini. Di Kalimantan Timur semua yang positif karena dari luar, tidak ada klaster-klaster lokal di sana. Ini pemerintah sebenarnya mau apa?," ucapnya.

Irwan mengakui, ekonomi memang menjadi persoalan penting yang harus diatasi dalam masa pandemi saat ini. Hanya saja, menurutnya keadaan ekonomi saat ini terpuruk juga dikarenakan adanya pandemi virus korona namun pemerintah justru tidak fokus kepada penyelamatan manusia.

Dia menegaskan, hal tersebut sangat ironis padahal daerah sudah memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengangani Covid 19. Sayangnya, pemerintah pusat justru tidak konsisten dalam menangani penyebaran Covid 19.

"Seperti bercanda saja pemerintah pusat ini. Besok A, besok tempe, besok kedelai, besok tempe lagi. Ini contoh apa sih pemerintah ini? Sudah berbulan-bulan di rumah keputusan berubah," jelas Irwan.

Jika transportasi dapat dibuka kembali mulai besok, Irawan mengatakan tidak tahu lagi bagaimana penambahan pasien positif Covid 19. Terlebih korban akan lebih banyak di luar Jakarta. Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan kelemahan Indonesia saat ini masih dalam pengawasan.

Kalau kita kasih longgar tambah tidak tertib lagi. Kita sudah keluarkan segalanya, langkah diambil harunsya menggambarkan bahaya ini tidak bisa kita kasih ruang," jelas Lasarus dalam kesempatan yang sama.

Lasarus menegaskan DPR akan mendukung pemerintah mengambil keputusan dibukanya kembali transportasi umum samun selama dengan pengsawasan yang baik. Jika dalam hal pengawasan masih diragukan, lanjut Lasarus, maka lubang sekecil apapun harus ditutup. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika