Airlangga Ajak Pengusaha Jerman Dukung Pemulihan Ekonomi RI

Indikator ekonomi terbaru Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Antara/Aprillio Akbar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Rep: Muhammad Nursyamsi Red: Nidia Zuraya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menekankan pentingnya penanganan dampak Pandemi Covid-19 dari aspek kesehatan, di samping secara simultan mendorong upaya pemulihan perekonomian. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada para peserta Asia-Pacific Conference of German Business (APK) secara daring di Jakarta, Senin (19/10).

APK merupakan pertemuan tahunan bagi perusahaan dan pelaku industri Jerman yang beroperasi di Kawasan Asia Pasifik. Kali ini, acara APK dilaksanakan secara digital sebagai platform dalam rangka menjaring dan mengonsolidasi langkah dan upaya perusahaan Jerman di tengah Pandemi Covid-19.

"Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret, baik langkah kebijakan di bidang kesehatan maupun ekonomi, termasuk stimulus fiskal dan nonfiskal, dengan alokasi anggaran senilai 43 miliar dolar AS," ujar Airlangga.

Berbicara di sesi bertema “Asia Pacific as a Motor for the World Economy”, Airlangga mengungkapkan Indikator ekonomi terbaru Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, antara lain Purchasing Manager’s Index (PMI) yang turun menjadi 28 poin sekitar Maret 2020, rebound menjadi 51 poin pada Agustus 2020.

Selain itu, konsumsi juga meningkat pada bulan Agustus (ke -10,1), dan Neraca perdagangan Indonesia surplus 5,4 miliar dolar AS selama semester I 2020. Hingga Agustus 2020, surplus tercatat sebesar 2,3 miliar dolar AS.

"Seiring dengan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kesehatan masyarakat tetap terjaga dan senantiasa akan ditingkatkan," lanjut Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan apresiasi terhadap hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Jerman yang tetap berada di lintasan pertumbuhan yang tepat, sesuai Deklarasi Jakarta pada 2012. Meski terjadi pandemi, Indonesia dan Jerman berhasil mencatatkan nilai perdagangan 3,6 miliar dolar AS pada Januari hingga Agustus 2020. Ini artinya hanya sedikit menurun -8,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebelum pandemi. Indonesia juga mencatat investasi Jerman lebih dari 1 miliar dolar AS pada periode 2015-2020, di mana ada sekitar 250 perusahaan Jerman yang beroperasi di Indonesia.

Sebagai bagian dari proses transformasi ekonomi Indonesia, ucap Airlangga, baru-baru ini Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) yang akan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia sehingga mendorong peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi. Setelah diundangkan, Airlangga mengklaim, UU tersebut akan menyederhanakan, menyinkronkan, dan merampingkan regulasi yang kerap menghambat kegiatan bisnis asing di Indonesia. Airlangga meyakini ini saat yang tepat bagi kedua negara untuk memanfaatkan momentum ini.

"Oleh karena itu, saya mengundang komunitas bisnis dan industri Jerman untuk menjadi mitra investasi kami dalam mendukung dan mengembangkan transformasi ekonomi Indonesia," ungkapnya.

Airlangga memastikan komunitas bisnis dan industri Jerman dapat mendapatkan keuntungan dari lokasi strategis Indonesia di jantung pasar yang berkembang di Asia Timur dan Tenggara. Ia menilai hal ini juga akan menempatkan Jerman di garis depan dalam upaya kawasan menuju pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi.

Airlangga menggarisbawahi pentingnya penguatan kerja sama antara kedua negara. Ia berharap ke depannya hubungan ekonomi bilateral yang lebih kuat dapat terjalin, dimulai dengan menjajaki peluang yang tersedia.

"Sekali lagi saya mengundang para pebisnis Jerman untuk ambil bagian dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan untuk kemakmuran bersama kedua negara kita," ucap Airlangga.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Committee of German Business (APA) ini merupakan pertemuan pertama dengan menggunakan platform digital, dan dihadiri oleh Kanselir Jerman Angela Merkel, pejabat tinggi pemerintah Jerman, Australia, Jepang, dan Komisi Uni Eropa serta para pimpinan bisnis Jerman yang beroperasi di Kawasan Asia Pasifik.

Baca Juga


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler