Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Perlu Ditingkatkan

Indonesia ditargetkan menjadi pusat rujukan ekonomi syariah dunia.

KIP/Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin mendampingi Presiden Joko Widodo saat meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1).
Rep: Sapto Andika Candra Red: Nidia Zuraya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut positif beroperasionalnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk per Februari 2021 mendatang. Presiden menyebutkan, pembentukan bank syariah terbesar di Indonesia ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai rujukan ekonomi syariah dunia. 

Baca Juga


"Kita perkuat industri keuangan syariah dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Kita targetkan insya Allah Februari sudah bisa diselesaikan," ujar Presiden Jokowi dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara, Senin (25/1). 

Pembentukan bank syariah terbesar ini, ujar presiden, juga perlu dibarengi dengan langkah-langkah untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat. Sebagai catatan, Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia masih bertengger di angka 16,2 persen. Presiden Jokowi menyebut angka ini masih terbilang rendah. 

"Kita harus mempersiapkan diri sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global. Literasi ekonomi syariah kita masih rendah. Kita masih punya sejumlah pekerjaan rumah. Masih banyak peluang untuk dapat dioptimalkan," ujar Jokowi. 

 

 

Selain memperbaiki literasi ekonomi syariah, presiden melanjutkan, pemerintah juga perlu menata kembali rantai nilai halal pada sektor riil. Aspek kehalalan inilah yang diharapkan mampu mendukung sektor UMKM dan industri ekonomi kreatif dalam mengembangkan produk-produknya. 

Seperti diketahui, Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger tiga bank syariah, yakni Bank BRIsyariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Proses pembentukannya memang tidak mulus. Proses inisiasi hingga penggabungan tiga bank anak usaha Bank BUMN, butuh waktu setidaknya hampir 10 tahun.

Rencana mendirikan bank syariah skala besar yang bisa bersaing dengan jejeran bank nasional sudah tertuang dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia yang diluncurkan pada Desember 2015. Rencana tersebut kemudian berlanjut dalam Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024.

Proses rancangan Masterplan tersebut setidaknya memakan waktu hingga tiga tahunan. Penguatan bank syariah menjadi salah satu agenda utama. Bank harus bisa menyamai bank-bank BUKU IV yang sudah eksis, bisa mengelola APBN, hingga menjadi bank operasional untuk gaji-gaji ASN.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler