BRI Perpanjang Pencairan BPUM Hingga Februari 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencairan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diperpanjang sampai 18 Februari 2021. Adapun perpanjangan waktu ini untuk pencairan dana BPUM dilakukan sesuai instruksi Kementerian Koperasi dan UKM.

Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan, sebelumnya para pelaku UMKM bisa mencairkan bantuan produktif ini sampai Januari 2021. Dengan adanya perpanjangan masa penyaluran BPUM, diharapkan masyarakat penerima bantuan dapat mengambil haknya di kantor BRI terdekat dengan lebih leluasa dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Penerima BPUM sebelumnya bisa mengecek terlebih dulu status bantuan yang diterima melalui laman https://eform.bri.co.id/bpum,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (1/2).

Menurutnya, jika masyarakat sudah mengecek status bantuan bagi dirinya, maka mereka dapat segera menghubungi Kantor BRI terdekat untuk mengecek waktu atau jadwal pencairan. Hal ini mempertimbangkan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan, pencairan BPUM dilakukan secara bertahap sesuai tanggal yang ditentukan.

“Penerima BPUM bisa datang mengambil haknya dengan membawa identitas diri. BRI memastikan penyaluran BPUM dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM,” ucapnya.

Aestika mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan tidak sembarangan memberi data pribadinya pada berbagai tautan (link) atau formulir pendataan yang tidak jelas sumbernya. Kehati-hatian harus dimiliki agar data pribadi masyarakat tetap terjaga dan tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Segala informasi terkait pencairan BPUM dapat diakses oleh masyarakat melalui pengecekan satu pintu yakni melalui e-form BRI (https://eform.bri.co.id/bpum). Pada setiap penyaluran BPUM yang dilakukan perusahaan dijamin gratis atau tanpa biaya apapun. 

Pemberian BPUM juga dilakukan langsung terhadap masyarakat yang berhak tanpa melalui perantara dan dilakukan satu kali kepada setiap penerima bantuan. 

“BRI sebagai penyalur BPUM, menghimbau agar para penerima bantuan menghindari jasa perantara pengurusan, karena hal tersebut berisiko dilakukan penyalahgunaan berbagai informasi atau data pribadi masyarakat,” ucapnya.

Penyaluran BPUM yang merupakan bagian program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui BRI telah dilakukan kepada 7,8 juta penerima dengan nominal senilai Rp 18,7 triliun pada akhir Desember 2020.

“Dalam melaksanakan pelayanan pencairan BPUM, Unit Kerja BRI berkoordinasi dengan berbagai pihak diantaranya dengan Satgas Covid-19, termasuk dalam mengatur jumlah layanan maksimal per hari sesuai rekomendasi Satgas Covid-19 setempat, pemerintah setempat (Dinas Koperasi UKM baik tingkat 1 maupun tingkat 2),” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika