PBB Khawatirkan Nasib Rohingya dalam Kudeta Myanmar
Sekitar 600 ribu warga muslim Rohingya masih berada di Myanmar.
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir kudeta di Myanmar akan memperburuk keadaan sekitar 600 ribu Muslim Rohingya yang masih berada di negara itu, Senin (1/2). Dewan Keamanan (DK) berencana untuk bertemu mengenai perkembangan terbaru pada Selasa (2/2).
"Ada sekitar 600 ribu orang Rohingya yang tetap tinggal di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120 ribu orang yang secara efektif dikurung di kamp. Mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar," kata Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric.
Tindakan keras militer pada 2017 di negara bagian Rakhine mengirim lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis, meski dibantahnya.
"Jadi, ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka,” kata Dujarric.
Pernyataan juru bicara PBB ini merujuk pada peristiwa militer Myanmar merebut kekuasaan pada Senin dalam kudeta melawan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin politik lainnya dalam penggerebekan dini hari.
Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, menyatakan, DK PBB yang beranggotakan 15 orang berencana untuk membahas Myanmar dalam pertemuan tertutup pada Selasa. "Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, tentu saja bekerja sama dengan Myanmar di Asia dan negara tetangga ASEAN,” ungkap Presiden DK PBB untuk Februari itu.
China yang didukung oleh Rusia melindungi Myanmar dari tindakan DK yang signifikan setelah penumpasan oleh militer pada 2017. Beijing dan Moskow adalah kekuatan veto bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat di DK PBB.
Misi China di PBB mengatakan, mereka berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru di Myanmar dari pengarahan DK pada Selasa. “Kami juga berharap bahwa setiap langkah Dewan akan kondusif bagi stabilitas Myanmar daripada membuat situasi menjadi lebih rumit,” kata juru bicara misi China di PBB.
Tentara Myanmar mengatakan, telah menahan Suu Kyi dan lainnya sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu. Militer menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika