DPRD Jabar Pastikan Anggaran Jembatan Leuwigajah Terserap
Proyek pembangunan jembatan tersebut sudah hampir rampung.
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, meninjau langsung progres pembangunan peningkatan jalan Provinsi di Jembatan Leuwigajah, Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat yang diproyeksikan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdulatip, pihaknya meninjau proyek tersebut untuk memastikan anggaran yang digelontorkan terserap dengan baik dan maksimal. Serta memastikan juga proyek tersebut bisa selesai pada tahun ini.
"Jadi kami melihat spot aja, memastikan anggaran yang tahun 2021 terkait pembangunan jembatan itu untuk agar mengurangi kemacetan di Leuwigajah. Memang anggaran nya itu dua kali anggaran periode 2020 itu konstruksi dibawahnya, kemudian yang 2021 itu bangunan jembatan atasnya dan angka yang disediakan sebenarnya delapan miliaran, tapi kemudian lelang hanya 7 miliaran. Jadi ada sisa lelang, kita memastikan aja bisa selesai tahun ini atau tidak," ujar Tetep Kamis, (18/11).
Tetep mengatakan, dari hasil peninjuannya proyek pembangunan jembatan tersebut sudah hampir rampung. Ia berharap, dapat segera difungsikan agar kemacetan di kawasan Leuwigajah dapat teratasi.
"Tadi dilihat sepertinya sudah hampir selesai sehingga akhir tahun itu ya insyaallah bisa dipakai, atau awal tahun bisa dipakai lancar dan bisa mengurangi kemacetan," katanya.
Namun, menurut Tetep, ada beberapa evaluasi pada proyek pembangunan jembatan tersebut seperti anggaran pendukung bagi pengerjaan gorong-gorong serta kirimir yang seharusnya masuk dalam anggaran besar proyek pembangunan jembatan yang tidak dipisahkan.
"Ya evaluasi nya memang kita punya banyak kebutuhan bukan hanya program yang anggaran nya besar seperti itu, tapi ada penataan yang ringan kecil-kecil," katanya.
Proyek yang kecil itu, kata dia, tidak termasuk yang dianggarkan. Misalnya perbaikan gorong-gorong dan kirmirnya.
"Padahal itu bisa selesai dengan angka yang hanya Rp 100 atau Rp150 atau Rp 200 juta yang paling besar, tapi itu tidak sempat dianggarkan," katanya.
Tetep berharap, bagi program pembangunan lainnya, anggaran pendukung lainnya dapat lebih dioptimalkan kembali, sehingga menjadi satu kesatuan anggaran dalam sebuah pembangunan proyek besar.
"Kita berharap anggaran yang kecil kecil tadi dibuat rancangannya, dan bukan hanya proyek itu tapi proyek-proyek yang lain juga gitu. Itu mohon di inventarisir dan dibuat program nya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika