Kebutuhan Logistik Pengungsi Banjir di Garut Diklaim Aman

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, terdapat empat titik posko pengungsian bagi warga terdampak banjir bandang. Di Kecamatan Sukawening, sebanyak 22 kepala keluarga (KK) atau 67 jiwa mengungsi di Madrasah Nurul Salam. Sementara di Kecamatan Karangtengah, sebanyak 66 KK atau 140 jiwa mengungsi di GOR Damanhuri, 27 KK atau 64 jiwa mengungsi di Masjid Ar Ridho, dan 29 KK atau 88 jiwa mengungsi di SD Cintamanik.

 

"Kondisi pengungsi kita pastikan masih aman. Kita masih akan support logistiknya selama masa tanggap darurat," kata kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut Dadang Bunyamin kepada Republika.co.id, Selasa (30/11).

 

Ia mengatakan, warga masih mengungsi di posko pengungsian lantaran kondisi di lapangan memang masih hujan besar. Alhasil, warga masih takut kembali ke rumahnya masing-masing. 

 

Petugas di lapangan juga masih mengarahkan warga yang rumahnya berpotensi terdampak bencana untuk sementara mengungsi di tempat aman. "Jadi, kami belum bisa memastikan sampai kapan mereka mengungsi. Namun, untuk logistik, insyaallah, akan terus disuplai," kata dia.

 

Dinas Sosial Kabupaten Garut juga sedang menindaklanjuti arahan Menteri Sosial untuk membuat lumbung sosial di wilayah terdampak banjir bandang. Menurut Dadang, pihaknya telah melakukan survei di Kecamatan Sukawening. Hasilnya, diputuskan lumbung sosial akan didirikan di belakang kantor Kecamatan Sukawening. 

 

Untuk di Kecamatan Karangtengah, survei untuk menentukan titik pendirian lumbung sosial masih dilakukan. "Kita akan koordinasi dengan camat terkait titik lumbung sosial di sana," kata dia.

 

Untuk sementara, lumbung sosial akan didirikan satu titik di masing-masing kecamatan terdampak banjir bandang. Artinya, di Kecamatan Sukawening akan ada satu titik lumbung sosial, sementara di Karangtengah akan terdapat satu lumbung sosial.

 

Dadang menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan petugas kesehatan setempat untuk memeriksa kondisi pengungsi. Sebab, kondisi warga di pengungsian akan lebih rentan terserang penyakit. "Kemarin juga di GOR ada yang sakit, kita langsung koordinasi dengan puskesmas," ujar dia.

 

Dadang juga telah meminta satuan tugas di tingkat kecamatan dan desa untuk tetap mengawasi penerapan protokol kesehatan (prokes) di posko pengungsian. Pasalnya, saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

 

Sebelumnya, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengingatkan para pengungsi untuk tetap menerapkan prokes. Ia juga telah menginstruksikan petugas di lapangan untuk tetap mengawasi. "Kalau masker enggak ada, kita akan kirim," kata dia.

 

Helmi juga belum bisa memastikan akan sampai kapan warga terdampak banjir bandang akan mengungsi. Mengingat di wilayah itu masih sering terjadi hujan. Dikhawatirkan, apabila warga kembali ke rumah, akan terjadi bencana banjir bandang susulan.

 

Menurut dia, banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah disebabkan curah hujan yang tinggi. Selain itu, sungai yang melintasi wilayah itu juga telah mengalami pendangkalan, serta di beberapa titik juga terjadi penyempitan. 

 

Ihwal kerusakan hutan, Helmi mengaku telah melihat langsung kondisi hutan di dataran tinggi wilayah itu. "Di sana kurang tegakan. Harusnya di sana banyak tegakan. Di atas banyak dipakai untuk pertanian," kata dia.

 

Untuk penanganan banjir bandang itu, ia mengatakan, Pemkab Garut akan melakukan pengerukan sungai agar pendangkalan bisa teratasi. Selain itu, pihaknya juga akan membuat sodetan karena sungai di wilayah itu telah terjadi penyempitan.

 

Pemkab Garut juga telah menganggarkan uang sebesar Rp 50 juta untuk membangun rumah yang hanyut atau rusak berat akibat terdampak banjir bandang. "Kami sudah turun ke lapangan untuk asesmen rumah yang hancur. Ada sekitar empat rumah," kata dia.

 

Banjir bandang terjadi di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah, Kabupaten Garut, pada Sabtu (27/11). Ratusan warga di sembilan desa terdampak bencana tersebut. Tak hanya menimpa rumah, banjir bandang juga merusak kendaraan, sawah, dan fasilitas umum.