DKI Pertimbangkan Penutupan PTM Sebulan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut, pihaknya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sejauh ini telah mempertimbangkan penutupan pembelajaran tatap muka (PTM) selama sebulan. Namun demikian, lanjut dia, hal itu masih sebatas usulan berdasarkan fakta dan data soal Covid-19 sejauh ini.

“Nanti kita akan diskusikan bersama dengan satgas pusat, Pemerintah Pusat, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Riza saat ditemui awak media di Balai Kota DKI, Rabu (2/2/2022) malam.

Dia melanjutkan, usulan tersebut masih ada di internal Pemprov DKI, sehingga belum bisa diputuskan secara sepihak. Riza mengatakan, setidaknya hal itu yang sejauh ini dipandang Pemprov DKI dan didiskusikan secara internal.

“Kemudian kita usulkan ada pembatasan mobilitas dan kerumunan juga yang akan kita tingkatkan, kita akan aktifkan kembali satgas RT RW, itu menjadi kewenangan kami untuk ditingkatkan ya,” lanjut dia.

Tak sampai di sana, pihaknya juga tengah mempersiapkan bantuan sosial, utamanya untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri. Bahkan, status level PPKM di DKI yang kini ada di level dua, kata Riza, juga akan dikoordinasikan kembali dengan pemerintah pusat.

“Karena keputusan di mereka, di pemerintah pusat dan satgas pusat, kita usulkan untuk mempertimbangkan kembali  level PPKM di DKI Jakarta Jawa-Bali,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengatakan, soal Presiden Jokowi yang meminta ada evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM), sedang dilakukan monitoring oleh pihaknya. Menurut dia, hal yang perlu dilakukan selama adanya peningkatan Omikron dan Covid-19 saat ini adalah tenang.

“Begini, kita harus tenang. Kita memang harus tenang, harus sadar bahwa Omikron ini meningkat,” kata Anies saat ditemui di Klenteng Hian Thian Siang Tee Bio, Palmerah, Selasa (1/2/2022).

Dia menambahkan, untuk mempertimbangkan operasional PTM, ada beberapa faktor yang perlu dilakukan. Utamanya, kata dia, menimbang keterisian tempat tidur di rumah sakit yang meningkat. Menurutnya, saat ini memang ada peningkatan tersebut di Jakarta.

“Maka pengendaliannya adalah dengan mengurangi mobilitas. Itu pengalaman selama satu setengah tahun hampir dua tahun ini,” tutur dia. 

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya saat ini akan terus melakukan monitoring rumah sakit. Jika ke depannya ada tren peningkatan, lanjut dia, pengetatan bisa menjadi dampak, termasuk soal PTM.

“Jadi selama ini cara mengambil keputusannya begitu,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika