Risma: Bansos 2021 yang Belum Tersalurkan Kembali ke Kas Negara

Dana bansos 2021 yang tidak tersalurkan akan masuk ke kas negara Maret ini.

REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Petugas membawa paket bantuan sosial (bansos). Penyaluran bansos 2021 yang tak selesai hingga Maret 2022 otomatis menjadikan dana bansos senilai Rp 2 triliun lebih harus dikembalikan ke kas negara.
Rep: Febryan A Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengunjungi dua kabupaten sekaligus hari ini, Senin (21/2/2022), guna memastikan penyaluran bansos tahun anggaran 2021 bisa segera rampung. Jika penyalurannya tak selesai hingga Maret 2022, maka sisa dana bansos Rp 2 triliun lebih itu harus dikembalikan ke kas negara.

"Kalau tidak selesai bulan Maret, (maka) akan kembali ke negara uangnya. Karena itu, saya turun untuk memastikan bahwa itu (bansos) bisa diterima penerima manfaat," kata Risma di Kabupaten Probolinggo, dikutip dari keterangan pers.

Risma mengatakan, di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ini masih terdapat sekitar 5.000 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bansos Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako tahun anggaran 2021. "Mudah-mudahan tiga hari ini (penyalurannya) bisa dituntaskan," kata Risma.

Risma juga mengunjungi Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di sini, masih ada 4 ribu lebih KPM yang belum menerima bansos BPNT tahun anggaran 2021. "Ini kita paksakan untuk Kabupaten Pasuruan (dalam) 2 hari ini harus kelar 4.000 KPM itu," ujar politikus PDIP itu.

Pada Ahad (20/2/2022), Risma mengakui pihaknya belum rampung menyalurkan bansos tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk mempercepat penyalurannya, Risma memperbolehkan bansos BPNT disalurkan secara tunai. Penyaluran secara tunai itu akan dibantu pula oleh petugas Pos Indonesia.


Baca Juga


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler