Koalisi Sipil Bakal Gugat UU IKN ke MK
UU IKN dinilai bermasalah karena pembahasannya tak transparan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil bernama Komite Nasional Pembaruan Agraria akan mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Koalisi menilai UU IKN bermasalah dan merugikan masyarakat.
Komite Nasional Pembaruan Agraria ini terdiri atas belasan organisasi seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Deputi Sekretaris Jenderal AMAN, Erasmus Cahyadi menjelaskan, UU IKN bermasalah karena pembahasannya tak transparan dan terburu-buru. Muatan pasalnya juga tak memberikan perlindungan kepada masyarakat adat.
Karena itu, kata Erasmus, Komite Nasional Pembaruan Agraria hendak melakukan perlawan hukum terhadap UU IKN ini. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada titik terang bagi kita untuk mengambil kesimpulan bahwa kita akan melakukan perlawanan secara bermartabat," kata Erasmus dalam konferensi pers daring, Senin (14/3/2022).
Ketua Departemen Advokasi Kebijakan KPA, Roni Septian Maulana mengamini rencana judicial review ini. Roni menilai, proyek IKN akan membuat rakyat sekitar terdampak. Mereka akan tergusur dan tersisihkan oleh keberadaan IKN.
Dia juga memperkirakan, proses pembangunan IKN Nusantara itu bakal disertai konflik agraria sebagaimana terjadi di lokasi proyek strategis nasional (PSN) lain selama ini. Untuk mencegah hal itu terjadi, pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan materi.
"Rencana judicial review akan sangat relevan dan itu pasti akan dilakukan gerakan masyarakat sipil dalam waktu yang tidak lagi lama," kata Roni dalam kesempatan sama.
Untuk diketahui, gugatan materi terhadap UU IKN sudah diajukan terlebih dahulu oleh kelompok lain beranggotakan 45 pemohon pada 2 Februari 2022 lalu. MK menjadwalkan sidang perdana gugatan ini pada 16 Maret 2022.
Adapun pemerintah merencanakan pembangunan IKN dimulai pertengahan tahun ini. Berdasarkan perhitungan Bappenas, megaproyek yang berlokasi di Kalimantan Timur ini bakal menelan biaya Rp 466,9 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika