Pilihan Bagi PPP: Elite Bersatu atau Tenggelam Bersama di Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Amri Amrullah, Nawir Arsyad Akbar

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Jumat (9/9/2022) lalu telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020-2025. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022.

"Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti  2020-2025," bunyi SK Kemenkumham yang ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada Jumat.

Dalam surat keputusan itu juga menetapkan susunan kepengurusan DPP PPP periode 2020-2025. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH - 02.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX PPP tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya," demikian bunyi SK tersebut.

Muhammad Mardiono terpilih sebagai Plt Ketum PPP oleh Mahkamah Partai dalam Mukernas PPP pada 2-3 September bertempat di Bogor, Jawa Barat. Penunjukan Mardiono didahului keputusan musyawarah Majelis Syariah PPP, Majelis Pertimbangan PPP, dan Majelis Kehormatan PPP yang mengeluarkan fatwa pemberhentian Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum PPP.

Pengamat yamg juga analisis politik IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam mengingatkan ancaman bagi PPP apabila masih terus berpolemik dualisme kepengurusan jelang pemilu 2024. Menurut Arif, tidak ada jalan lain bagi PPP harus tetap bersatu, atau akan semakin ditinggalkan dan tidak mungkin 'karam' di Pemilu 2024 mendatang.

"Polemik kepengurusan ini tentu menjadi tantangan PPP, apakah mereka akan eksis di 2024 atau justru akan 'karam' tak lolos Senayan," kata Arif kepada wartawan, Senin (12/9/2022).

Sebab, menurut dia, bagaimanapun perpecahan di tubuh PPP sangat kontraproduktif di tengah semua parpol menyiapkan strategi menang jelang momen Pemilu 2024. Sementara, PPP justru sebaliknya terjadi perpecahan kepengurusan di sela semua partai menyiapkan strategi pemenangan menghadapi pemilu 2024.

Apalagi, PPP bukanlah partai yang memenangkan banyak kursi di parlemen. Dengan kata lain berada di posisi terbawah di urutan perolehan kursi di Senayan.

"Sebab kita tahu PPP adalah parpol yang lolos Senayan di pemilu kemarin dengan kursi minimalis," terangnya.

Karena itu, menurut Arif, tidak ada jalan bagi PPP dengan cara kembali bersatu dan berkonsolidasi menyiapkan strategi pemenangan di pemilu 2024. Menurut dia, hal ini penting karena strategi pemenangan partai tidak akan bisa terwujud bila tidak ada persatuan dalam menjalankan strategi kemenangan partai.

"Tentu bergantung kubu Mardiono dalam menjalin komunikasi dengan pengurus daerah, maka mengkonsolidasikan sumber daya PPP di daerah menjadi sangat penting dalam menghadapi pemilu," ujarnya

Namun apabila tidak ada langkah konsolidasi antardua kepengurusan, dan yang terjadi malah cenderung pecah dan berseteru, maka PPP dipastikan akan tamat di pemilu ini, dan tersingkir di parlemen Senayan.

"Tapi jika PPP mampu mengkonsolidasikan kadernya di konflik ini, tetap bersatu. Maka peluang lolos ke Senayan masih terbuka. Tapi jika sebaliknya gagal berkonsolidasi maka ancaman tak lolos makin besar," imbuhnya.

In Picture: DPP PPP Pimpinan Plt Muhammad Mardiono Datangi KPU

Sebelumnya Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam surveinya menunjukan bahwa PPP harus bekerja keras agar partainya bisa lolos parlemen pada 2024 mendatang. Sebab pemilih stabil PPP hanya 56,7 persen.

Saiful mengatakan, perolehan suara PPP pada Pemilu 2019 adalah 4,5 persen. Jika setengahnya berkurang maka partai ini akan tidak lolos ke Senayan. 

Sebelumnya, Mardiono menegaskan, PPP tidak ingin mengulang sejarah buruk, di mana mereka mendapat suara kecil dalam hasil Pemilu 2019. Partai berlogo kabah itu mengaku tidak ingin tenggelam dalam pesta demokrasi lima tahunan mendatang.

"Kami semua, tidak hanya saya tidak boleh mengulang sejarah partai yang memperoleh suara terendah karena PPP partai tertua," kata Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono di Jakarta, Rabu (7/9) pekan lalu.

Mardiono mengaku partai bakal melakukan persiapan ekstra agar tidak kalah dengan partai baru jelang Pemilu 2024 nanti. Dia bertekad agar PPP bisa sukses serta dapat meraup suara yang besar dalam pemilu dua tahun mendatang.

"Kami bertekad akan bekerja keras agar partai warisan ulama ini tidak tenggelam, sebab saat ini berada di ambang batas parliamentary threshold," katanya.

Mardiono memastikan bahwa setiap partai juga pasti bakal bekerja keras menyambut pemilu 2024. Dia mengatakan bahwa setiap partai harus melakukan persiapan matang menghadapi pemilu yang waktunya kurang dari 500 hari lagi.

"Ini pekerjaan besar, kewajiban konstitusi bagi PPP untuk ikut dalam penyelenggaraan pemilu," katanya.

Namun yang menjadi masalah saat ini adalah Suharso belum mengakui Mardiono sebagai pemimpin baru PPP. Suharso menegaskan, bahwa dirinya masihlah Ketua Umum PPP.

"Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," tegas Suharso di hadapan ratusan kader dalam lokakarya nasional DPRD PPP se-Indonesia, di Hotel Redtop, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang menghasilkan keputusan pemberhentiannya pun ditegaskan Suharso, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP. Ia mengingatkan, konflik di internal partai seharusnya tak terjadi jelang pemilihan umum  (Pemilu) 2024.

"Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi minggir. Kita sudah lelah, jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar, sekali lagi ya saya ingin mengatakan, sekali lagi saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," tegas Suharso.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan, bahwa acara bimbingan teknis (Bimtek) dan workshop nasional anggota DPRD PPP se-Indonesia bukanlah acara DPP PPP. Sehingga, kehadiran Suharso Monoarfa di acara tersebut tidaklah tepat.

Menurutnya, ada pihak-pihak yang memanasi Suharso agar datang ke acara tersebut. Sehingga pada akhirnya, Suharso menegaskan dirinya adalah ketua umum PPP dan Mukernas tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Memang ada sejumlah teman yang sebut sajalah sebagai loyalis Pak Harso mendesak beliau untuk melakukan perlawanan," ujar Arsul di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Pihak-pihak yang menghasut tersebut, jelas Arsul, memiliki hak istimewa ketika Suharso menjabat sebagai ketua umum PPP. Hal inilah yang membuat mereka memanasi Suharso di acara Bimtek tersebut.

"Karena selama ini dengan posisi katakanlah yang digantikan itu, itu barangkali ada privilege-privilege. Jadi situasinya sebetulnya seperti itu, nah hanya caranya menjadi tidak tepat ketika Pak Suharso diajak ke forum acara Bimtek para anggota DPRD dari PPP," ujar Arsul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika