Airlangga Pastikan Capres KIB dari Kalangan Partai
Golkar sengaja membangun koalisi untuk 2024 tidak di menit-menit terakhir.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih berupa teka-teki meski koalisi yang terdiri atas Partai Golkar, PAN dan PPP itu sudah dibentuk sejak lima bulan lalu. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, KIB sepakat mengusung calon yang berkiprah di partai politik.
Karena itu, kata dia, KIB terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik. Termasuk dengan PDI Perjuangan. Untuk diketahui, Airlangga dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu di kawasan Monas pada akhir pekan kemarin.
“Jadi komunikasi dengan partai politik termasuk dengan ketua-ketua umum dan kemarin dengan Ibu Puan juga tentu beliau mempunyai mandat untuk berkomunikasi dengan partai politik,” kata Airlangga, dalam keterangannya, Selasa (11/10/2022).
Airlangga mengatakan, pertemuan tersebut merupakan road show politik keempat yang dilakukan Puan. "Bagi Golkar, kita sudah lebih dahulu berkomunikasi dengan pimpinan partai lain termasuk Gerindra, termasuk Pak Surya Paloh (Nasdem) kemudian juga dengan Pak AHY (Demokrat) dan tokoh-tokoh parpol yang lain, termasuk dengan teman-teman di PKS,” ujarnya.
Airlangga juga menyampaikan alasan mengapa KIB dibentuk sejak Juni 2022, jauh sebelum gelaran Pemilu 2024 dimulai. KIB dibentuk jauh-jauh hari agar koalisi yang dibangun bisa kuat dan solid.
"Berdasarkan pengalaman Partai Golkar, kami sudah mengikuti pembentukan koalisi di menit-menit terakhir dan itu tidak diikuti dengan solidaritas dari koalisi itu sendiri, sehingga tidak optimal untuk partai-partai politik yang masih di dalam koalisi itu sendiri,” kata Airlangga.
Dia menyebut, Golkar membentuk koalisi di "menit-menit akhir" saat Pilpres 2004, 2009, 2014 dan 2019. Karena itu, kini tokoh senior Golkar meminta agar persiapan dilakukan lebih awal.
"(Pembentukan koalisi lebih awal ini) tentu banyak hal yang perlu disatukan, baik visi misi, maupun kerja sama di level DPP, di pusat dan juga daerah termasuk provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.
Baca juga : Skenario Empat Koalisi Parpol untuk Pilpres 2024
Ikuti Whatsapp Channel Republika