Putin dan Presiden UEA Bahas Keputusan OPEC+

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut baik keputusan OPEC+ membatasi produksi minyak sebagai kunci untuk menstabilkan pasar energi global. Dalam pertemuan dengan Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Saint Petersburg, Putin memuji dukungan MBZ terkait keputusan OPEC+ untuk memangkas produksi minyak sebesar dua juta barel per hari, meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain.

"Keputusan kami  tidak ditujukan kepada siapa pun. Tindakan kami bertujuan untuk memastikan stabilitas di pasar energi global, agar membuat konsumen sumber daya energi dan mereka yang berurusan dengan produksi dan pasokan merasa tenang, stabil, dan percaya diri, untuk membantu menyeimbangkan pasokan dan permintaan," ujar Putih, dilansir Aljazirah, Rabu (12/10/2022).

Keputusan OPEC+ memangkas produksi minyak bertujuan untuk menopang harga. Namun keputusan ini telah membuat negara-negara Barat geram. Barat menilai, keputusan OPEC+ akan membantu Putin membiayai operasi militer Rusia di Ukraina.  Pengurangan produksi juga berisiko membebani Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Demokrat dengan kenaikan harga bensin sebelum pemilihan paruh waktu AS.

UEA telah mempertahankan hubungan bisnis yang erat dengan Rusia. UEA berusaha menahan diri untuk tidak bergabung dengan AS dan sekutu Barat lainnya yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia, sebagai tanggapan atas invasi Moskow ke Ukraina.

Sementara itu, kantor berita negara UEA WAM mengatakan, selama pertemuan dengan Putin, MBZ menegaskan tujuan negaranya untuk berkontribusi memperkuat pondasi perdamaian dan stabilitas global. Termasuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi diplomatik untuk krisis dalam situasi perang seperti di Ukraina.

"Kami membahas beberapa masalah yang menjadi perhatian bersama, termasuk krisis Ukraina, dan pentingnya terlibat dalam dialog untuk mengurangi ketegangan dan sampai pada solusi diplomatik," ujar MBZ.

Presiden Biden mengatakan, ada konsekuensi bagi Arab Saudi ketika aliansi OPEC+ memutuskan untuk memangkas produksi minyak. Biden menyatakan, AS akan segera mengambil tindakan atas keputusan tersebut.

Pemerintah AS sedang mengevaluasi kembali hubungannya dengan Saudi, sehubungan dengan pengurangan produksi minyak. Menurut pejabat Gedung Putih, pengurangan produksi minyak akan membantu anggota OPEC+ lainnya, terutama Rusia, mengantongi keuntungan.

“Akan ada beberapa konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan, dengan Rusia. Saya tidak akan membahas apa yang saya pertimbangkan dan apa yang ada dalam pikiran saya. Tapi akan ada akan ada konsekuensinya," ujar Biden dalam wawancara dengan CNN, Selasa (11/10/2022) waktu setempat.

Senator Demokrat Richard Blumenthal dari Connecticut dan Ro Khanna dari California mengusulkan undang-undang untuk menghentikan semua penjualan senjata AS ke Arab Saudi selama satu tahun. Termasuk menghentikan penjualan suku cadang dan perbaikan, serta layanan dukungan dan dukungan logistik.

Blumenthal dan Khanna mengusulkan undang-undang sehari setelah Senator Robert Menendez, mengatakan, langkah  OPEC+ memangkas produksi minyak secara efektif dapat membantu Moskow melanjutkan perang terhadap Ukraina.  Menendez berkomitmen untuk memblokir penjualan senjata ke Saudi di masa depan.

Pekan lalu OPEC+, yang mencakup Rusia serta Arab Saudi, mengumumkan akan memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari. Langkah ini dinilai akan membantu menopang harga minyak yang memungkinkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk terus melancarkan invasi ke Ukraina.  Pengurangan produksi juga merugikan upaya AS dan sekutunya yang menjatuhkan sanksi finansial kepada Rusia.

"Keputusan bencana Arab Saudi untuk memangkas produksi minyak sebanyak dua juta barel per hari memperjelas bahwa Riyadh berusaha untuk merugikan AS dan menegaskan kembali perlunya menilai kembali hubungan AS-Saudi," kata Khanna.

Pemerintahan AS akan mengevaluasi hubungan dengan Arab Saudi. Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, tidak membeberkan lebih lanjut terkait apa saja yang akan dievaluasi ulang.

"Amerika Serikat akan mengawasi situasi dengan cermat selama beberapa minggu dan bulan mendatang," katanya.

Pengumuman pemerintahan Biden terkait evaluasi itu muncul sehari setelah Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez, mengatakan, Amerika Serikat harus segera membekukan semua aspek kerja sama dengan Arab Saudi, termasuk penjualan senjata.
Amerika Serikat menuduh Arab Saudi tunduk kepada Rusia, yang menolak pembatasan harga minyak oleh Barat akibat invasi Moskow ke Ukraina. Para pejabat AS diam-diam berusaha membujuk Arab Saudi untuk menolak gagasan pengurangan produksi. Tetapi penguasa de-faktor Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, tidak terpengaruh dengan bujukan Washington.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan, Biden akan bekerja dengan Kongres untuk memikirkan bagaimana hubungan AS dengan Saudi ke depannya.  "Dan saya pikir dia akan bersedia untuk memulai percakapan itu segera. Saya tidak berpikir ini adalah sesuatu yang harus menunggu atau harus menunggu lebih lama lagi," ujarnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, pada Selasa (11/10/2022) mengatakan, pemerintahan Biden tidak akan mengabaikan Iran/dalam tinjauan tersebut.  Sebagian besar penjualan senjata AS ke Arab Saudi dilakukan dengan mempertimbangkan ancaman Iran di kawasan itu.

 "Ada tantangan keamanan, beberapa di antaranya berasal dari Iran. Tentu saja, kami tidak akan mengabaikan ancaman yang ditimbulkan Iran tidak hanya di kawasan itu, tetapi dalam beberapa hal di luar," kata Price.

Ikuti Whatsapp Channel Republika