Buruh Jabar Bersikukuh Kenaikan UMP 12 Persen

Rapat dewan pengupahan Provinsi Jabar tidak mencapai kesepakatan.

Republika/Thoudy Badai
Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023. Republika/Thoudy Badai
Rep: Arie Lukihardianti Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dewan Pengupahan Jabar merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 7,88 persen atau Rp 1,986 juta. Menurut Ketua Konfe‎derasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, rapat dewan pengupahan provinsi terakhir tidak tidak ada kesepakatan.

"Rapat kemarin tak kesepakatan karena ada dua rekomendasi yang disampaikan. Pertama adalah dari serikat pekerja itu rekomendasikan kenaikan UMP 12 persen dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan inflasi 6,12 persen," ujar Roy kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).

Selain itu, kata dia, buruh merekomendasi kenaikan UMP 12 persen berdasarkan pertumbuhan ekonomi 5,88 persen. "Jadi 12 persen karena indikator pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi daripada nasional," katanya.

Namun, kata dia, dari Pemprov Jabar merekomendasikan kenaikan UMK itu sekitar 7,88 persen. Sehingga tidak ada kesepakatan dalam hal penetapan UMPP 2023 dan diserahkan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Kami berharap pak gubernur menetapkan 12 persen Karena bagaimanapun penyesuaian kenaikan UMP itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat khususnya teman-teman buruh," katanya.

Karena, kata dia, semua tahu dengan dampak kenaikan BBM yang upah minumnya pada 2022 tidak naik tentu penyesuaiannya sangat diharapkan. "Ada kenaikan untuk menjaga daya beli agar tidak merosot," katanya.

Sebelumnya, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi, pihaknya menghasilkan rekomendasi sesuai arahan Mendagri dan Menteri Tenaga Kerja.  "Kami mengacu ke permenaker 18/2022. Sehingga kami di dewan pengupahan provinsi sudah menyelesaikan rapat pleno  rekomendasi untuk pak gubernur," ujar Rachmat Taufik Kamis (24/11/2022).

Menurut Taufik, mengacu ke Permenaker 18/2022, kenaikan UMP 2023 Jabar berada di kisaran maksimal 7,88 persen. "Itu rekomendasi dari dewan pengupahan, 7,88 persen. Jadi sekarang kalau nilainya menjadi Rp 1,986 juta. Dibandingkan tahun lalu meningkat Rp 43 ribuan," katanya.


Baca Juga


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

UAH Usul Tambang Dikelola untuk Kesejahteraan Guru

Sosok Agus Gondrong, Mantan Kades Temanggung yang Unggul di Pilkada Lawan Penjabat

Remaja Pembunuh Ayah dan Nenek di Jaksel Dikenal Berprestasi, Masuk SMA di Usia 14 Tahun

PBNU Bekukan JATMAN Pimpinan Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan, Ada Apa?

Ganjar Beberkan Alasan Mengapa PDIP Menang di Bali dan Jakarta, Tapi Babak Belur di Jateng

Muncul Spekulasi Motif Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Ini Respons Polisi

Jejak Kontroversi Effendi Simbolon Sebelum Dipecat PDIP, dari Dukung Prabowo Sampai RK

Ini Kesaksian Warga tentang Keseharian Nenek yang Dibunuh Remaja 14 Tahun di Jaksel

Begini Situasi Terbaru Rumah Tempat Remaja 14 Tahun Bunuh Ayah dan Neneknya di Jaksel

Menko PMK: Presiden Prabowo Ingin Pilkada Dievaluasi Agar Warga tak Dididik Politik Uang