Menkeu: Kinerja Baik APBN Dorong Ekonomi Tumbuh 5,3 Persen pada 2022

Inflasi domestik terkendali pada level yang moderat, hanya 5,5 persen pada 2022.

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menerima berkas hasil rapat dan pandangan mini fraksi dari Ketua Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Dolfie OFP (kiri) saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Dalam rapat paripurna tersebut RUU PPKS disahkan menjadi Undang-Undang.
Rep: Iit Septyaningsih Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, ekonomi Indonesia 2022 yang tumbuh sebesar 5,3 persen, menunjukkan pertumbuhan kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Tingkat pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen.

Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV 2022 tumbuh sebesar 5,01 persen year on year (yoy) atau tumbuh 0,4 persen quartal to quartal (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Baca Juga


“Alhamdulillah meski sejak 2022 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat, ekonomi Indonesia mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resmi, Selasa (7/2/2023).

Ia menjelaskan, efektivitas kebijakan penanganan pandemi Covid-19 berperan besar dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Akselerasi program vaksinasi dan pendekatan tepat dalam penerapan pembatasan sosial masyarakat yang adaptif secara efektif mengendalikan penularan Covid-19 sekaligus menjaga aktivitas ekonomi untuk dapat pulih lebih cepat.

Berbagai program pemulihan ekonomi melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) didukung oleh kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah memberikan dorongan besar bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada 2022.

Di tengah eskalasi gejolak global pada 2022, kata dia, peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber menjadi krusial. Dijelaskan, sisrupsi di sisi suplai akibat meningkatnya optimisme perbaikan ekonomi di sejumlah negara maju yang belum diikuti dengan perbaikan sisi produksi telah menyebabkan naiknya tekanan inflasi.

"Perang di Ukraina kemudian mengakibatkan gangguan pasokan sehingga harga komoditas, khususnya pangan dan energi, melonjak tajam. Akibatnya, banyak negara menghadapi tekanan inflasi yang sangat tinggi," tutur Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, inflasi di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa, mencatatkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Transmisi global dampak inflasi tinggi ke domestik dapat ditekan dengan mengoptimalkan fungsi APBN sebagai shock absorber.

Sri Mulyani menuturkan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi, penambahan BLT terkait penyesuaian harga BBM, bantuan subsidi upah, serta penguatan dana transfer ke daerah untuk pengendalian inflasi digulirkan oleh Pemerintah. Inflasi domestik terkendali pada level yang moderat, hanya 5,5 persen pada 2022, sehingga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pemulihan ekonomi terjaga.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler