PLN Dukung Akselerasi Penggunaan KBLBB di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) mendukung penuh akselerasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia dengan menyediakan pasokan listrik yang handal dan infrastruktur pengisian daya kendaraan.

"Mobil listrik itu sekali nge-charge itu rata-rata jarak tempuhnya sekitar 300-400 km. Artinya, kalau seperti saya memakai mobil listrik itu ke kantor sehari hanya 60 km sehingga kalau sekali nge-charge itu bisa sampai 5 hari. Untuk itu, memang mobil listrik ini 95 persen menggunakan home charging dan itu sudah dilengkapi pada waktu membeli mobil," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat rapat dengar pendapat (RDP) panja transisi energi ke listrik dengan Komisi VI DPR RI dipantau secara daring, Rabu (12/7/2023).

Terkait hal tersebut, upaya yang dilakukan PLN ialah membangun suatu sistem digital yang tersambung dengan dealer mobil. "Jadi, kami bekerja sama dengan manufaktur sehingga kalau ada pembelian ini langsung ke sistem kami, kami mendapatkan notifikasi dan kami memastikan pada saat pemasangan home charging yang sebenarnya itu gratis sudah disediakan oleh diler mobilnya. Itu kami langsung mengirim tim kami memastikan bahwa sistem listrik yang ada di rumah tersebut bisa meng-handle penambahan daya dan kami memfasilitasi itu dengan sangat cepat," katanya.

Selain itu, upaya yang dilakukan, yakni membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang saat ini sudah ada sekitar 600 SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. "Kami juga membangun strategi franchising, jadi kami harus mengakui kami tidak punya tempat parkir yang strategis yang punya itu misalnya perkantoran, mall-mall. Untuk itu, kami bekerja sama dengan pemilik lapangan parkir juga dengan investor teknologi dan juga investor dari sudut pandang kapital sehingga kami menjahit agar ini bisa menjadi franchising, jadi pihak ketiga banyak sekali yang tertarik untuk berinvestasi agar bisa membangun SPKLU di lapangan parkir tersebut," ujar Darmawan.

Bahkan, kata dia, PLN juga mempertimbangkan agar tiang listrik di pinggir jalan pun bisa digunakan untuk menjadi public charging. "Jadi, misalnya ditambah kabel kemudian ditambah untuk charging walaupun itu nanti akan slow charging," ujarnya.

Namun, ia mengakui bahwa kebutuhan SPKLU di dalam kota sangat kecil dibandingkan untuk perjalanan jauh. "Kalau untuk SPKLU yang di dalam kota memang minatnya sangat kecil, karena apa? karena nge-charge di rumah itu sudah bisa memenuhi sampai 5-6 hari. Untuk itu, kami juga membangun SPKLU di rest area dari Jakarta sampai ke Bali kemudian Sumatera juga," ucap Damawan.

Sementara untuk motor listrik, ia mengakui bahwa kebutuhannya agak berbeda karena kapasitas baterai yang digunakan sangat kecil hanya 2,5 kWH. "Artinya sekali nge-charge hanya 50-60 km. Sedangkan ojek itu rata-rata sehari 120 km, jadi mohon maaf kalau motor listrik nge-charge menggunakan colokan biasa itu 4 jam. Artinya apa, untuk motor listrik kalau digunakan sendiri yang hanya sekitar 20-30 km cukup tetapi untuk ojek listrik yang 120 km dan di tengah hari harus nge-charge 4 jam itu secara operasional tidak visible," ungkap Darmawan.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan PLN dengan membangun stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU). "Untuk itu, kami dengan terpaksa harus membangun SPBKLU itu swap baterai, jadi akan berlangganan dan ini sudah bisa berjalan kemudian membelinya per kwh listriknya," tuturnya.

Khusus untuk kendaraan bermotor listrik, Darmawan mengatakan PLN juga bekerja sama dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk mengembangkan standar infrastruktur kendaraan listrik roda dua yang sebelumnya terserak dan terfragmentasi menjadi suatu standar yang terintegrasi.

"Kami bekerja sama dengan IBC dan kami juga bekerja sama dengan semua manufaktur dari motor listrik. Kami kumpulkan bersama-sama kami rembuk bagaimana kalau swap baterai untuk motor listrik tetapi beterainya desainnya masing-masing satu dengan lain tidak interchangable," kata dia.

Oleh karena itu, PLN membangun suatu kesepakatan bersama untuk standarisasi perangkat baterai di mana nantinya baterai dari suatu manufaktur juga bisa digunakan pada manufaktur lainnya.

"Di sini interchangeable dan yang penting mereka membayar dan kami men-tracking baterai itu dalam suatu ekosistem digital platform yang menjadi milik bersama," ujar Darmawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika