Israel Buka Kedubes di Bahrain, Tiga Tahun Setelah Normalisasi

Israel secara resmi membuka kedutaan besarnya di Bahrain

Reuters
Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Alzayani resmi meresmikan Kedutaan Besar Israel di Manama, Bahrain, 4 September 2023.
Rep: Amri Amrullah Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Israel secara resmi membuka kedutaan besarnya di Bahrain pada Senin (4/9/2023). Ini menandai tiga tahun setelah kedua negara menormalkan hubungan. Pembukaan Kedubes Israel di Manama ini juga ketika Washington menekan Riyadh untuk kesepakatan serupa yang akan menjadi kemenangan diplomatik terbesar Israel di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen menghadiri upacara resmi pembukaan misi diplomatik tersebut. Pembukan Kedubes Israel di Bahrain juga dihadiri oleh delegasi pengusaha dan pejabat pemerintah.

"Menteri luar negeri (Bahrain) dan saya sepakat bahwa kita harus bekerja sama untuk meningkatkan jumlah penerbangan langsung, pariwisata, volume perdagangan, dan investasi," ujar Cohen dalam acara tersebut.

Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani mengatakan bahwa peresmian kedutaan ini "menandakan komitmen bersama kami terhadap keamanan dan kemakmuran bagi semua orang di wilayah kami".

Kesepakatan normalisasi antara Bahrain dan Israel merupakan bagian dari serangkaian kesepakatan, yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham, yang juga ditandatangani dengan Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan.

Bahrain, rumah bagi Armada Kelima Angkatan Laut AS, adalah sebuah pulau kecil di kawasan Teluk, di mana sekutunya yang Sunni dari Saudi, yang juga keluarga kerajaan Al Khalifa, memerintah di tengah mayoritas Syiah. Para analis mengatakan bahwa pemulihan hubungan dengan Israel, karena adanya ketakutan yang sama terhadap Iran.

Pembukaan kedutaan besar Israel di Bahrain dilakukan ketika Amerika Serikat menekan sekutu lamanya, Riyadh, untuk menandatangani kesepakatan serupa dengan Arab Saudi, negara adikuasa Muslim dan rumah bagi tempat-tempat ibadah suci umat Islam.

Namun, Riyadh sejauh ini menolak tekanan AS dan mengaitkan langkah tersebut dengan pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, bersama dengan tuntutan-tuntutan lainnya.

Baca Juga


sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler