Pemerintah akan Tambah Daerah Prioritas Stunting Jadi 17 Provinsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menambah provinsi prioritas penanganan stunting dari semula 12 menjadi 17 provinsi. Hal ini dilakukan sebagai intervensi untuk mencapai angka penurunan prevalensi stunting sesuai target 14 persen pada 2024 mendatang.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan, penambahan provinsi prioritas penanganan stunting ini dilakukan kanrena angka provinsi di wilayah tersebut mengalami kenaikan.

"Kita rencanakan akan menambah empat, ini usulan dari Kemenko PMK yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat dan satu lagi Kalimantan Timur. itu yang mengalami kenaikan soalnya, bukan penurunan. Satu lagi menjadi pertimbangan Sulawesi Selatan ya, itu karena (Sulses) penduduknya di luar jawa terbesar (sehingga) itu butuh perhatian," ujar Suprayoga dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (6/10/2023).

Dengan demikian, kata Suprayoga maka akan menambah dari sebelumnya 12 provinsi prioritas yang terdiri dari tujuh provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi yakni NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.

Rencana penambahan ini kata Suprayoga akan dilaporkan kepada tim pengarah dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting yang dipimpin Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Jumat (5/10/2023).

"Jadi kelihatannya pasiennya akan nambah tidak hanya 12 jadi menjadi sekitar 17 yang akan kita prioritaskan di 2024, Jadi kemungkinan akan dilaporkan tim pelaksana ke tim pengarah besok," ujarnya.

Suprayoga menambahkan, dalam rapat koordinasi teknis hari ini, akan dibahas upaya yang dilakukan dan kendala dalam penurunan stunting. Sehingga, kendala-kendala bisa diatasi untuk mempercepat penurunan stunting yang angkanya saat ini masih di 21,6 persen.

Suprayoga optimistis target 14 persen pada 2024 bisa tercapai dengan seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah bahu membahu untuk melakukan intervensi bersama dalam penurunan stunting.

"Kita bahas dalam rapat ini apa yang perlu kita lakukan dan siasati untuk percepatan tahun depan. Karena waktu untuk penurunan stunting ini tinggal punya waktu satu tahun, tahun 2024 harus 14 persen, sementara 2022 akhir kemaren masih di posisi 21,6. Jadi tahun ini kita targetkan bisa turun paling tidak menjadi 17 persen," ujarnya.

Penanganan stunting yang efektif di provinsi prioritas akan....

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan, penanganan stunting yang efektif di provinsi prioritas akan berpengaruh besar pada penurunan stunting secara nasional. Karena itu, Pemerintah terus mendorong berbagai intervensi untuk menurunkan angka stunting di seluruh daerah, khususnya provinsi prioritas.

"Jadi dari provinsi-provinsi itu memang ada yang masih ada masalah contoh NTB, secara nasional kita sudah turun tetapi NTB dari 2021 ke 2022 ada kenaikan sedikit, Kaltim juga ada kenaikan sedikit, Papua juga ada kenaikan dari 2021 ke 2022, makanya kita genjot betul provinsi provinsi prioritas ini termasuk sebetulnya Sumatera Barat termasuk daerah yang perlu diperhatikan karena penurunannya kurang signifikan," ujar Hasto.

Kendati demikian, Hasto mengaku optimistis dengan target 14 persen bisa tercapai. Hal ini karena tren penurunan stunting di Indonesia yang terus meningkat sejak 2019. Jika pada 2013 hingga 2019 penurunan hanya sekitar 1,3 persen per tahun tetapi sejak 2019 ke 2021 terus mengalami kenaikan yakni 1,85 persen meskipun di kondisi pandemi Covid-19.

Hal ini dikarenakan Pemerintah yang telah membentuk tim khusus untuk mempercepat penanganan stunting melalui penerbitan Perpres 72 Tahun 2021 dan hadirnya Kegiatan Rencana Percepatan Penurunan Angka Stunting (RANPASTI). Begitu juga di rentang 2021 ke 2022 sekitar 2,8 persen.

"Sedangkan waktu itu Perpres 72 2021 belum dilaksanakan dengan murni dan konsistensi karena masih RANSPASTI. Nah tahun 2023 ini kan pelaksanaannya udah masif komitmen yang digerakkan Pak Wapres, Menko PMK itu untuk adakan roadshow itu kan pelaksanaannya luar biasa sehingga saya optimistis klo nanti menyentuh 14 persen itu sudah sangat merasa bersyukur," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf optimistis angka prevalensi stunting nasional bisa turun hingga 14 persen sesuai target pemerintah pada 2024. Hal ini karena dalam 4 tahun terakhir tercatat angka prevalensi stunting nasional turun sebesar 9,2 persen, yakni dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14 persen pada 2024, maka pemerintah harus dapat menurunkan angka prevalensi sebesar 7,6 persen dalam 2 tahun ke depan.

“Kita memperkirakan dari 2 tahun ini, (yakni) 2023 dan 2024 masing-masing 3 persen lebih dan diperkirakan itu akan bisa tercapai,” ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangannya, Selasa (4/10/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika