Warga Ukraina Dukung Palestina, Akui Israel Lakukan Penjajahan 75 Tahun
Berbagai elemen warga Ukraina rilis pernyataan terbuka yang mendukung Palestina
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai elemen masyarakat Ukraina mulai dari peneliti, seniman, wartawan, aktivis, ilmuwan, sampai programer merilis pernyataan bersama dalam sebuah surat terbuka yang menyatakan dukungan pada rakyat Palestina. Mereka mengakui penjajahan yang dilakukan Israel selama 75 tahun di Palestina.
"Wacana yang dominan di tingkat pemerintahan dan bahkan di antara kelompok-kelompok solidaritas yang mendukung perjuangan rakyat Ukraina dan Palestina sering kali menciptakan perpecahan. Melalui surat ini kami menolak perpecahan ini, dan menegaskan solidaritas kami dengan semua orang yang tertindas dan berjuang untuk kebebasan," kata surat tersebut yang dipublikasikan Aljazirah, Kamis (9/11/2023).
Dalam surat itu mereka mengutuk serangan terhadap penduduk sipil baik warga Israel yang diserang Hamas maupun warga Palestina yang diserang oleh pasukan pendudukan Israel dan gerombolan pemukim bersenjata. Mereka mengatakan sengaja menyerang warga sipil kejahatan perang.
"Namun hal ini bukanlah pembenaran bagi hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina, dengan mengidentikkan semua penduduk Gaza dengan Hamas dan penggunaan istilah "terorisme" tanpa pandang bulu yang diterapkan pada seluruh perlawanan Palestina," kata surat tersebut.
"Ini juga bukan pembenaran untuk kelanjutan pendudukan yang sedang berlangsung. Dengan menggemakan berbagai resolusi PBB, kita tahu bahwa tidak akan ada perdamaian yang langgeng tanpa keadilan bagi rakyat Palestina."
Dalam surat itu masyarakat Ukraina mengatakan serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober merupakan peristiwa yang sekarang banyak orang menganggapnya sebagai upaya untuk menjelek-jelekkan dan merendahkan martabat perlawanan Palestina.
Mereka mengatakan Hamas, organisasi Islamis reaksioner, perlu dilihat dalam konteks sejarah yang lebih luas dan penjajahan Israel ke tanah Palestina sudah terjadi jauh sebelum organisasi ini berdiri pada akhir 1980-an.
"Selama peristiwa Nakba ("bencana") pada tahun 1948, lebih dari 700.000 orang Palestina secara brutal diusir dari rumah mereka, dengan seluruh desa dibantai dan dihancurkan," kata surat tersebut.
"Sejak didirikan, Israel tidak pernah berhenti melakukan ekspansi kolonialnya. Orang-orang Palestina dipaksa mengasingkan diri, terpecah-pecah, dan dikelola di bawah rezim yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah warga negara Israel yang terkena dampak diskriminasi struktural dan rasisme," kata surat masyarakat Ukraina itu.
Ukraina mengakui warga Palestina di bawah kendali Israel....
Dalam surat itu masyarakat Ukraina juga mengakui warga Palestina yang tinggal di daerah pendudukan Tepi Barat sasaran apartheid di bawah kendali militer Israel selama puluhan tahun. Penduduk Jalur Gaza menderita akibat blokade yang diberlakukan Israel sejak tahun 2006, yang membatasi pergerakan orang dan barang, yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan kekurangan.
"Sejak 7 Oktober dan sampai laporan ini ditulis, jumlah korban tewas di Jalur Gaza mencapai lebih dari 8.500 orang. Perempuan dan anak-anak merupakan korban tewas terbanyak, yaitu lebih dari 62 persen, sementara lebih dari 21.048 orang terluka.
"Dalam beberapa hari terakhir, Israel mengebom sekolah-sekolah, daerah pemukiman, sebuah gereja Ortodoks Yunani dan beberapa rumah sakit. Israel juga memutus semua pasokan air, listrik, dan bahan bakar di Jalur Gaza. Ada kekurangan makanan dan obat-obatan yang parah, menyebabkan runtuhnya sistem perawatan kesehatan," kata surat itu.
Dalam surat tersebut elemen masyarakat Ukraina mengakui sebagian besar media Barat dan Israel membenarkan kematian-kematian ini sebagai kerusakan tambahan untuk memerangi Hamas. Tetapi bungkam ketika menyangkut warga sipil Palestina yang menjadi sasaran dan terbunuh di Tepi Barat yang diduduki.
"Sejak awal 2023 saja, dan sebelum 7 Oktober, jumlah korban tewas di pihak Palestina telah mencapai 227 orang. Sejak 7 Oktober, 121 warga sipil Palestina telah terbunuh di Tepi Barat yang diduduki. Lebih dari 10.000 tahanan politik Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel.
"Perdamaian dan keadilan yang langgeng hanya mungkin terwujud dengan diakhirinya pendudukan Israel. Rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan melawan pendudukan Israel, seperti halnya rakyat Ukraina yang memiliki hak untuk melawan invasi Rusia," kata mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika