Menteri Spanyol Desak Komunitas Internasional Sanksi Israel

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Menteri Hak-Hak Sosial Spanyol, Ione Belarra mendesak komunitas internasional untuk memberikan sanksi kepada Israel, yang melakukan genosida terencana terhadap warga Palestina di Gaza, Belarra juga mengecam para pemimpin dunia karena bersikap standar ganda ketika menanggapi perang Rusia-Ukraina  dan perang Israel-Palestina. 

“Negara Israel harus mengakhiri rencana genosida terhadap rakyat Palestina. Mengapa kita bisa memberikan pelajaran tentang hak asasi manusia dalam konflik lain dan tidak di sini ketika dunia menyaksikannya dengan ketakutan? Kematian ribuan anak, para ibu-ibu berteriak putus asa karena menyaksikan pembunuhan anak-anaknya," ujar Belarra, dilansir Aljazirah, Rabu (8/11/2023).

"Ada keheningan yang memekakkan telinga di banyak negara dan begitu banyak pemimpin politik yang bisa melakukan sesuatu. Saya berbicara tentang apa yang saya ketahui dengan baik, yaitu Uni Eropa. Tampaknya kemunafikan yang ditunjukkan oleh Komisi Eropa tidak dapat diterima," kata Belarra yang menyoroti standar ganda pemimpin Barat. 

Belarra menegaskan, Spanyol dan negara-negara lain harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai protes terhadap serangan mereka di Gaza. Belarra menyarankan agar Uni Eropa juga mengambil langkah cepat dalam kasus Israel, seperti reaksi mereka ketika perang di Ukraina meletus.

“Mereka bereaksi (atas perang Ukraina). Kami kehilangan kesempatan. Saat ini, kita bisa melakukan banyak hal, termasuk sanksi ekonomi terhadap Perdana Menteri Israel (Benjamin) Netanyahu sebagai penjahat perang dan lingkaran politiknya," ujar Belarra. 

Belarra berpendapat, politisi yang bertanggung jawab mendukung perang di Gaza harus dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional dan diadili karena menyetujui kampanye pengeboman yang menargetkan penduduk sipil. Menurutnya, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok.

“Saya menuntut negara saya dan negara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Saya pikir ini akan mengirimkan pesan politik yang tepat, yaitu kami tidak ingin ada hubungannya dengan penjahat perang seperti pemimpin ini,” kata Belarra.

“Kita harus bertindak dan kita harus lebih tegas meskipun faktanya (Israel) sangat kuat dan mempunyai teman-teman yang kuat," ujar Belarra.

Partai Belarra, Podemos, adalah mitra junior dalam pemerintahan koalisi sayap kiri Spanyol, yang dipimpin oleh Perdana Menteri sosialis, Pedro Sánchez. Spanyol menuntut pembebasan lebih dari 200 sandera yang disandera selama serangan Hamas dan menyerukan gencatan senjata. Mereka juga menyerukan bantuan kemanusiaan untuk disalurkan ke Gaza secepatnya. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, mengatakan kepada televisi Spanyol, RTVE bahwa Madrid akan melipatgandakan bantuan untuk masyarakat sipil menjadi 43 juta dolar AS. 

Perang Israel-Hamas mempolarisasi partai-partai politik di seluruh Eropa

Perang Israel-Hamas di Gaza telah mempolarisasi partai-partai politik di seluruh Eropa, dan menyebabkan ribuan pengunjuk rasa di seluruh belahan dunia turun ke jalan untuk menuntut gencatan senjata. Serangkaian unjuk rasa pro-Palestina telah berlangsung di Madrid, Barcelona, dan kota-kota Spanyol lainnya dalam beberapa pekan terakhir tanpa batasan resmi apa pun.

Spanyol memiliki populasi Muslim yang besar, yaitu sekitar dua juta orang. Sekitar 50.000 orang Yahudi juga tinggal di negara tersebut. Sikap Spanyol berbeda dengan negara tetangganya, Prancis, yang melarang demonstrasi pro-Palestina. Jerman dan Inggris juga menindak aktivisme pro-Palestina. Belarra mengecam pemerintah-pemerintah Eropa, karena mengkriminalisasi gerakan pro-Palestina.

“Pemerintah (Spanyol) mempertahankan posisi yang lebih bermartabat dibandingkan negara-negara lain di komunitas Eropa, yang mengkriminalisasi gerakan pro-Palestina dan melarang demonstrasi. Yang saya inginkan adalah Spanyol berbuat lebih banyak, Spanyol melakukan semua yang mereka bisa,” kata Belarra.

Pakar kebijakan luar negeri di Universitas Otonomi Madrid, Ignacio Molina mengatakan, Spanyol termasuk negara yang berbeda di Eropa karena posisinya terhadap Palestina. Namun Molina menekankan bahwa pandangan Belarra kontras dengan pemerintah, yang sikapnya lebih seimbang.

“Spanyol memiliki hubungan yang baik dengan Israel, tetapi seperti Irlandia dan beberapa negara Eropa lainnya, Spanyol termasuk negara yang lebih bersimpati terhadap perjuangan Palestina,” kata Molina.

“Spanyol baru memulai hubungan diplomatik dengan Israel pada 1986, namun Spanyol telah menunjukkan sikap simpati terhadap Israel, seperti menawarkan kewarganegaraan Spanyol kepada Yahudi Sephardic," ujar Molina menambahkan.

Pada 2015, pemerintah Spanyol mengumumkan bahwa orang-orang Yahudi Sephardic, yang diusir dari Spanyol pada 1492, akan diberikan kewarganegaraan. Langkah ini sebagai upaya untuk menebus pengusiran yang dilakukan oleh raja-raja Katolik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika