Potensi Investasi di Kabupaten Bandung Cukup Besar di Bidang Pariwisata

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023). Dalam sambutannya, Jokowi menekankan kembali pentingnya investasi bagi perekonomian tanah air. Ia mendorong peningkatan investasi yang memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta mendatangkan penerimaan bagi negara dan daerah.

"Investasi harus terus tumbuh karena investasi akan mendatangkan penerimaan negara dan penerimaan daerah. Saya ingin mengulang lagi bahwa semua negara saat ini butuh yang namanya investasi. Karena kunci pertumbuhan ekonomi sebuah negara, sebuah daerah saat ini adalah investasi," kata Jokowi.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, ia meminta agar para kepala daerah dapat mendorong investasi di daerahnya masing-masing termasuk menyiapkan infrastrukturnya.

"Blue economy, green economy yang memakai green energy itu yang semua orang sekarang ini kejar semuanya. Sekarang banyak investor yang mengejar ke geotermal, solar panel, power plant, hydropower. Ini investasi-investasi ke depan yang sangat menjanjikan," kata Jokowi.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dalam kegiatan Rakornas Investasi tersebut. Ia berharap pemerintah pusat dapat membantu Kabupaten Bandung untuk mendorong dan meningkatkan investasi.

Bupati yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu mengatakan, untuk mendukung investasi di Kabupaten Bandung, pihaknya telah menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 24 kecamatan dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, potensi investasi di Kabupaten Bandung sangat besar, terutama dalam bidang pariwisata. Hanya saja, kata Bupati, pihaknya menghadapi kendala untuk mewujudkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa di Kabupaten Bandung terdapat beberapa BUMN seperti PTPN dan Perhutani. Namun, kata Dadang, ada sekitar 2.000 titik destinasi wisata di wilayah PTPN dan Perhutani yang belum memiliki izin.

"Mengenai upaya percepatan investasi, kami terkendala proses KPBU. Sudah 2,5 tahun belum selesai juga. Kami minta Kementerian BUMN bisa memfasilitasi tentang kerjasama ini atau ada enggak perampingan birokrasi sehingga percepatan investasi di wilayah kami bisa lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Dadang.

Aspirasi tersebut mendapat respons dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto. Hadi mengaku akan mendukung upaya Bupati Bandung yang tengah menggenjot investasi di Kabupaten Bandung.

Terlebih, kata Hadi, Kabupaten Bandung saat ini telah menyandang status 'kota lengkap' berkat program sertifikat elektronik. Artinya, seluruh bidang tanahnya sudah terdaftar secara resmi di BPN dan lengkap datanya baik secara spasial maupun yuridis sehingga tidak ada gap dan overlap antara pemilik yang satu dengan yang lainnya.

"Kabupaten Bandung sudah menjadi wilayah anti caplok dan anti cekcok. Dengan kondisi ini maka investor akan nyaman karena mendapatkan kepastian untuk berinvestasi," ungkap Hadi.

Ia juga menegaskan pemerintah pusat akan mendukung penuh upaya Bupati Bandung Dadang Supriatna yang terus mendorong hadirnya investasi di Kabupaten Bandung terutama dalam bidang pariwisata. Terlebih, kata dia, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung terus meningkat setiap tahunnya.

"Kami dukung penuh Pak Bupati (upaya mendatangkan investor). Kami akan bantu, termasuk untuk memberikan kepastian hukum kepada investor yang akan datang ke Kabupaten Bandung," ujar Hadi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika