Hamas Siap Terima Pemerintahan Nasional Palestina untuk Gaza dan Tepi Barat

REPUBLIKA.CO.ID,GAZA – Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, mengatakan, dia terbuka untuk menerima pemerintahan tunggal Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Saat ini Hamas diketahui memerintah di Gaza. Sementara kelompok Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.

“Kami telah menerima banyak inisiatif mengenai situasi internal (Palestina) dan kami terbuka terhadap gagasan pemerintahan nasional untuk Tepi Barat dan Gaza,” kata Haniyeh dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi Aljazirah, Selasa (2/1/2024), dikutip laman Al Arabiya.

Hal itu disampaikan Haniyeh ketika pertempuran antara Hamas dan Israel masih berlangsung sengit di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah beberapa kali menyampaikan bahwa peperangan di Gaza tidak akan dihentikan sebelum Hamas berhasil dihancurkan. Netanyahu pun sudah menyatakan bahwa dia menolak Hamas memimpin atau memerintah kembali di Gaza ketika perang usai.

Dua faksi besar Palestina, yakni Hamas dan Fatah, telah terlibat perselisihan selama belasan tahun. Perselisihan bermula ketika Hamas memenangkan pemilihan umum (pemilu) Palestina tahun 2006. Fatah dan masyarakat internasional menolak mengakui kemenangan Hamas.

Pada Juni 2007, Hamas merebut kendali atas pemerintahan di Jalur Gaza. Sementara Fatah dengan Otoritas Palestina-nya menjalankan pemerintahan di Tepi Barat. Sejak saat itu, Hamas dan Fatah menjadi dua kutub berseberangan.

Beberapa upaya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sempat dilakukan. Namun upaya tersebut gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina bila hendak berdamai. Pada Oktober 2017, Hamas dan Fatah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir. Penandatanganan kesepakatan itu menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.

Setelah 10 tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apa pun. Mereka bahkan membubarkan komite administratif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Hal itu dilakukan agar Otoritas Palestina dapat mengambil alih tugas pemerintahan di daerah yang diblokade tersebut.

Namun proses rekonsiliasi tetap masih mengalami kebuntuan. Hingga saat ini Hamas masih mengontrol Jalur Gaza, sedangkan Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika