Rusia Minta DK PBB Gelar Pertemuan Darurat Bahas Serangan AS ke Yaman

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Rusia meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan darurat pada Jumat (12/1/2024). Permintaan Moskow terkait dengan serangan yang dilancarkan militer Amerika Serikat (AS) dan Inggris serta koalisinya ke Yaman.

“Rusia telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada 12 Januari sehubungan dengan serangan AS dan Inggris di Yaman,” kata Misi Tetap Rusia untuk PBB dalam sebuah pernyataan, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.

Menurut Misi Tetap Rusia untuk PBB, pertemuan darurat untuk membahas serangan ke Yaman akan digelar pukul 10.00 waktu New York, AS. Militer koalisi pimpinan AS melancarkan serangan ke Yaman pada Kamis (11/1/2024) malam. Mereka membidik fasilitas-fasilitas milik kelompok Houthi.

Serangan itu dilaksanakan sebagai respons atas serangan Houthi ke kapal-kapal dagang di Laut Merah yang sudah berlangsung sejak pertengahan November tahun lalu. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengungkapkan, dalam serangannya pada Kamis malam, militer negaranya menargetkan fasilitas yang terkait dengan kendaraan udara tak berawak atau drone, rudal balistik dan jelajah, serta kemampuan radar pesisir dan pengawasan udara milik Houthi.

“AS mempertahankan haknya untuk membela diri dan, jika perlu, kami akan mengambil tindakan lanjutan untuk melindungi pasukan AS,” kata Austin.

Seorang pejabat AS lainnya menambahkan, negaranya yakin fasilitas-fasilitas yang dibidik dalam serangan pada Kamis malam tidak menampung warga sipil. “Kami mengincar kemampuan yang sangat spesifik di lokasi yang sangat spesifik dengan amunisi yang presisi,” ucapnya.

Dia pun menekankan AS siap melancarkan serangan lanjutan jika Houthi belum kehilangan kemampuan untuk menyerang kapal-kapal dagang di Laut Merah. “Jadi ini mungkin bukan keputusan terakhir mengenai topik ini,” ujarnya.

Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi...

Pada Rabu (10/1/2024), Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi yang mengecam serangan kelompok Houthi Yaman terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah. Dewan Keamanan menuntut Houthi menghentikan serangan-serangan tersebut.

Rancangan resolusi kecaman terhadap Houthi diajukan oleh AS dan Jepang. Dalam pemungutan suara, sebanyak 11 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan menyetujui rancangan resolusi itu. Sementara empat negara lainnya abstain, termasuk Rusia.

Sejak pertengahan November 2023, kelompok Houthi telah meluncurkan puluhan serangan rudal dan drone ke kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Houthi mengklaim mereka hanya membidik kapal-kapal milik atau menuju pelabuhan Israel. Serangan terhadap kapal-kapal tersebut merupakan bentuk dukungan Houthi terhadap perjuangan dan perlawanan Palestina.

Sejak Houthi aktif menyerang kapal-kapal di Laut Merah, sejumlah perusahaan kargo memutuskan untuk menghindari wilayah perairan tersebut. Perubahan jalur laut dengan menghindari pelayaran melintasi Laut Merah dapat menyebabkan penundaan pengiriman kargo dan memicu kenaikan ongkos pengiriman.

Hal itu karena Laut Merah merupakan jalur terpendek antara Asia dan Eropa melalui Terusan Suez. Laut Merah adalah salah satu jalur laut yang paling sering digunakan di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar.

Pada 18 Desember 2023, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan peluncuran Operation Prosperity Guardian (OPG). Dia mengatakan, OPG dibentuk sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. Negara-negara yang tergabung dalam satgas maritim OPG antara lain Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol.

Sementara itu, kelompok Houthi menyampaikan, pembentukan satgas maritim oleh AS dan sekutunya tidak akan mengubah sikap serta dukungan mereka untuk Palestina. “Posisi kami tidak akan berubah terhadap isu Palestina, baik aliansi angkatan laut dibentuk atau tidak,” kata Juru Bicara Houthi, Mohammed Abdulsalam kepada Reuters, 19 Desember 2023.

Ikuti Whatsapp Channel Republika