Palestina Desak Non-Blok Dorong Israel Gelar Gencatan Senjata
Israel menerapkan apartheid terhadap rakyat Palestina.
REPUBLIKA.CO.ID, KAMPALA -- Duta Besar Palestina untuk PBB Rayid Mansour mendesak anggota negara Non-Blok menekan Israel mengimplementasikan gencatan senjata di Gaza setelah perang berlangsung selama 100 hari. Hal ini ia sampaikan dalam pidato pembukaan pertemuan negara Non-Blok di Kampala, Uganda.
Meski Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan resolusi, tapi gencatan senjata masih sulit tercepat. Gerakan Non-Blok yang terbentuk usai sistem kolonial ambruk dan di tengah Perang Dingin, memainkan peran penting dalam proses dekolonisasi.
Mansour mengatakan, Israel menerapkan apartheid terhadap rakyat Palestina dalam perang yang sedang berlangsung sejak 7 Oktober. Ketika Hamas menggelar serangan ke Israel. Serangan balasan Israel sudah menewaskan hampir 24 ribu orang dan memaksa 80 persen dari 2,3 juta pendudukan Gaza mengungsi. "Kami masih berada di bawah penjajahan kolonial Israel dan kami melihat genosida dilakukan terhadap rakyat kami, terutama di Jalur Gaza," kata Mansour, Selasa (16/1/2024).
Ia mengatakan Palestina berterima kasih pada Afrika Selatan yang mengajukan kasus terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ). "Kami kelompok terakhir di blok ini. Anda semua sudah meraih kemerdekaan nasional dan anda mengakhiri kolonialisme," katanya.
Sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel akan terus menggelar perang sampai menumpas habis kelompok pembebasan Palestina, Hamas dan tidak bisa dihentikan siapapun termasuk ICJ.
Israel juga dengan tegas membantah melakukan genosida di Gaza dengan mengatakan mereka berusaha tidak melukai warga sipil. Tel Aviv juga membantah menerapkan apartheid terhadap warga Palestina.
Sedikitnya 30 anggota gerakan ini diperkirakan akan menghadiri pertemuan para kepala negara di akhir musyawarah yang berlangsung selama seminggu ini. Presiden Uganda Yoweri Museveni akan mengambil alih jabatan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev untuk tiga tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika