KLHK Dukung Penguatan Implementasi Ekonomi Karbon
Nilai Ekonomi Karbon (NEK) perkuat pencapaian pengurangan emisi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung upaya memperkuat implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) demi mencapai target pengurangan emisi, salah satunya dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat lokakarya dan pelatihan. Dalam keterangan di Jakarta, Senin (19/2/2024), Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan tingginya euforia dan minat masyarakat terhadap NEK perlu dibarengi dengan informasi regulasi dan kebijakan serta implementasinya dengan baik oleh pengampu dan regulator.
"Melalui lokalatih ini saya berharap kita semua dapat lebih memahami kebijakan strategis dan operasional penyelenggaraan NEK untuk mendukung pencapaian NDC dan pengendalian emisi GRK dalam rangka mendukung pembangunan nasional," ujarnya saat membuka Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) Penyelenggaraan NEK dalam rangka Pencapaian Target Nationally Determined Contribution (NDC).
Lokalatih yang berlangsung pada 19-24 Februari 2024 itu diikuti 98 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) berasal dari Eselon I lingkup KLHK. Lokalatih tersebut diisi dengan materi terkait manajerial, teknis, dan sosio kultural, berupa teori, diskusi dan menelaah berbagai dokumen terkait NEK.
Dalam kesempatan itu Menteri LHK Siti Nurbaya menyoroti perlunya pengawasan masuknya konsep-konsep implementasi ekonomi karbon yang belum sesuai dengan kebijakan dan standar nasional dan perlu terlebih dahulu disesuaikan atau kompatibel untuk tetap selaras dengan kepentingan nasional. Kondisi tersebut, jelasnya, dapat berdampak kepada entitas publik dan swasta yang membutuhkan informasi, regulasi, dan praktik-praktik terbaik di lapangan terkait dengan NEK. Oleh karena itu, untuk menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan dan komunikasi, perlu memanfaatkan berbagai media.
"Selain itu kita di KLHK perlu melibatkan semua level ASN untuk berperan aktif dalam berbagai fungsi dan perannya, terutama dalam pelibatan berbagai mitra pemangku kepentingan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika