Vietnam Promosikan Pertanian Hijau Lewat Biji Beras Rendah Karbon

REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Vietnam mempromosikan pengembangan pertanian hijau melalui proyek pembangunan satu juta hektare produksi beras berkualitas tinggi dan rendah karbon.

"Vietnam menargetkan untuk memasarkan biji-bijian beras yang tidak menimbulkan efek rumah kaca. Pada saat yang sama, produksi ramah lingkungan akan diterapkan pada komoditas lain untuk melaksanakan pertumbuhan ramah lingkungan di bidang pertanian," kata Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam Lê Minh Hoan seperti dilaporkan surat kabar milik Kantor Berita Vietnam, Senin (19/2/2024).

Hoan menuturkan proyek yang dikenalkan Perdana Menteri Phm Minh Chính pada Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP28 pada November 2023 lalu telah mengundang banyak ketertarikan mitra internasional. Karena beras menjadi salah satu sektor utama yang mengeluarkan gas metana paling banyak.

"Sektor pertanian harus berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk produksi beras. Konteks saat ini memaksa Vietnam untuk mengubah proses pertanian agar dapat beradaptasi dengan tren konsumsi ramah lingkungan," ucapnya.

Vietnam mencatat ekspor beras tertinggi, yaitu 8 juta ton pada 2023, dan menghasilkan lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 70,4 triliun) sejak 1989 saat beras Vietnam pertama diekspor ke luar negeri. Vietnam tidak memiliki banyak wilayah produksi pertanian, tapi masih memiliki hasil ekspor yang tinggi, sehingga negara itu memainkan peran penting dalam ketahanan pangan.

Di sisi lain, pasar kredit karbon juga dinilai pemerintah Vietnam membawa peluang baru bagi pembangunan pertanian ramah lingkungan. Sebab Vietnam memiliki hutan seluas 14,79 juta hektare yang dapat menghasilkan sumber daya keuangan yang besar dari pasar kredit karbon.

Saat ini, Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan telah menyampaikan kepada pemerintah usulan mengenai jasa penyerapan dan penyimpanan karbon hutan dalam rancangan keputusan perubahan dan penambahan beberapa pasal pada keputusan tentang penegakan Undang-Undang Kehutanan. Kementerian berharap bahwa keputusan baru tersebut akan menciptakan koridor hukum yang penting untuk keberhasilan penerapan layanan penyerapan dan penyimpanan karbon hutan di seluruh negeri.

Selain itu, kementerian juga telah mengeluarkan surat edaran tentang pengukuran dan inventarisasi gas rumah kaca di sektor kehutanan. Hal ini juga mengukur dan menghitung jumlah kredit karbon hutan yang dapat dialihkan untuk setiap wilayah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika