Pertemuan Surya Paloh-Prabowo tak Buat Nasdem Berniat Gagalkan Usulan Hak Angket

Hingga kini, Nasdem masih menunggu realisasi rencana hak angket dari PDIP.

Republika/Eva Rianti
Ketua DPP Partai Nasdem yang juga anggota Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Rep: Eva Rianti Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem yang juga anggota Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Jumat (22/3/2024) lalu tak membuat Nasdem berbalik arah soal rencana menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Namun di satu sisi, Nasdem mengaku tetap akan menunggu PDIP untuk pengguliran hak konstitusional tersebut. 

Baca Juga


"Enggak ada (pertemuan itu menghalau hak angket). Pertemuan kemarin murni inisiatif Pak Prabowo datang ke Nasdem untuk memberikan apresiasi karena pascapenetapan hasil Pemilu Nasdem memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo. Dan tentu buat Pak Prabowo harus memberikan respons positif terhadap sikap Partai Nasdem. Tidak lebih dari itu pertemuan kemarin," kata Saan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024). 

Saan menegaskan, hak angket kecurangan Pemilu di DPR RI akan tetap digulirkan, meski pertemuan Surya Paloh dan Prabowo yang terjadi akhir pekan lalu berlangsung hangat dan menimbulkan banyak spekulasi terutama langkah bergabung dengan Pemerintahan Prabowo. Sementara diketahui esensi hak angket itu sendiri adalah untuk mengungkap dugaan kecurangan yang menjurus pada paslon 02 Prabowo-Gibran. 

"Kalau kita posisinya terkait hak angket itu tetap menjadi konsen kita," tutur dia. 

Saan menegaskan bahwa pertemuan Surya Paloh dan Prabowo merupakan silaturahmi biasa. Selain dalam rangka apresiasi Prabowo atas ucapan selamat dari Surya Paloh, itu juga merupakan silaturahmi dua tokoh yang sudah bersahabat lebih dari 40 tahun. 

"Jadi tidak ada pembicaraan di luar itu. Jadi itu hanya silaturahmi biasa. Kita tetap (gulirkan hak angket)," tegasnya. 

Kendati demikian, sikap Partai Nasdem dalam rencana pengguliran hak angket masih stagnan hingga saat ini. Saan mengaku pihaknya masih menunggu keseriusan PDIP selaku penggagas hak angket. 

"Kan penggagas utama PDIP, nah kita akan menunggu langkah-langkah PDIP. Karena kalau misalnya tanpa PDIP nanti hak angket itu kurang. Tetap kita tunggu PDIP," kata dia. 

Karikatur Opini Republika : Nasehat Presiden - (Republika/Daan Yahya)

Sebelumnya, analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dengan capres terpilih Prabowo Subianto, dapat melemahkan daya tawar hak angket yang diwacanakan sejumlah partai dan tokoh politik yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2024. Bila Nasdem ikut merapat ke pemerintahan baru Prabowo-Gibran, PR Prabowo setelah ini kata dia adalah melunakkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PKS. Sehingga PDIP bisa sendirian dalam menggulirkan hak angket. 

“Jika Prabowo-Gibran sukses merangkul Nasdem dan PKB untuk bergabung dengan koalisi. Daya tawar politik PDIP tidak lagi mahal, karena kekuatan politik Prabowo lebih kuat di parlemen. Apalagi, posisi PPP juga lemah, setelah dinyatakan gagal masuk parlemen. Artinya, PDIP dinilai tidak berkepentingan membangun mitra oposisi atau ingin mengambil jalan itu sendirian,“ kata Arifki, Jumat (22/3/2024).

Selain melemahkan isu hak angket, Arifki melihat aksi pertemuan Prabowo dan Surya Paloh di Nasdem Tower hari ini juga melemahkan daya tawar upaya pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggugat hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Di mana bila tidak di-back up Nasdem, posisi Anies menurut Arifki juga tidak akan cukup kuat. Karena diketahui Anies Baswedan merupakan tokoh politik yang bukan kader apalagi ketua umum parpol.

 

"Karpet merah ini, sambutan untuk orang yang spesial. Jelas ini simbol politik. Menariknya simbol politik itu diberikan oleh Nasdem, “ ujar Arifki. 

 

Raihan Suara Parpol di Pemilu 2024 - (Infografis Republika)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler