Sekutu-sekutu NATO Ingin Kirim Lebih Banyak Bantuan ke Ukraina

BRUSSELS -- Negara-negara anggota Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sepakat mencari lebih banyak lagi sistem pertahanan udara untuk melindungi Ukraina dari serangan rudal balistik Rusia. Janji itu diungkapkan saat aliansi itu merayakan hari jadi ke-75. "Sekutu-sekutu memahami urgensi ini," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, Kamis (4/4/2024).

Hal ini ia sampaikan setelah Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba bertemu dengan rekan-rekannya di NATO dan memohon tambahan sistem pertahanan udara baru, terutama rudal-rudal Patriot buatan Amerika. "Sekarang sekutu akan kembali dan mencari di inventaris mereka, melihat apakah ada cara untuk menyediakan lebih banyak sistem (pertahanan), khususnya Patriot, tetapi juga tentu saja memastikan sistem yang sudah ada di sana memiliki amunisi dan juga suku cadang (yang mereka butuhkan)," kata Stoltenberg dalam konferensi pers.

Ia tidak menjelaskan janji atau target bantuan tertentu. Perayaan yang disertai kue ulang tahun dan marching band tidak menutupi suasana suram di Brussels. "Saya tidak ingin merusak pesta ulang tahun NATO, tapi saya merasa terdorong untuk menyampaikan pesan yang serius atas nama rakyat Ukraina mengenai serangan-serangan udara Rusia ke negara saya," kata Kuleba.

Pada Kamis (4/4/2024) malam, Rusia menggelar serangan drone yang menghantam gedung pemukiman di Kota Kharkiv dan fasilitas energi di daerah tersebut. Pejabat Ukraina mengatakan serangan itu menewaskan beberapa orang dan memutus aliran listrik 350 ribu warga.

"Pertempuran terbesar NATO untuk perang masih di masa depan, dan kami siap untuk itu," kata Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis. Seorang pejabat NATO mengatakan Rusia tampaknya merekrut sekitar 30 ribu personel tambahan setiap bulan dan dapat menyerap kemunduran di medan perang serta melanjutkan serangan.

Namun, kata pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu, Rusia masih kekurangan amunisi dan unit-unit manuver yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan serangan skala masif. Pada Rabu (3/4/2024) menteri-menteri NATO sepakat untuk memulai rencana mengambil peran yang lebih besar dalam mengkoordinasikan bantuan militer ke Ukraina.

Namun sejauh masih belum jelas apakah usulan Stoltenberg untuk membentuk pendanaan selama lima tahun sebesar 100 miliar euro sebagai bantuan jangka panjang ke Ukraina dapat diterima anggota NATO. Setiap keputusan NATO harus disetujui semua negara anggotanya.

Hungaria memberi sinyal akan menolak usulan tersebut dan negara anggota lainnya memperingatkan rencana itu akan menduplikasi kerja sama bilateral negara anggota NATO dengan Ukraina. Para pemimpin Eropa cemas pada masa depan aliansi itu bila mantan Amerika Serikat (AS) Presiden Donald Trump memenangkan pemilihan presiden bulan November mendatang.

Tapi, saat ini paket bantuan AS senilai miliaran dolar AS juga masih tertahan di Kongres. "Eropa membutuhkan Amerika Utara untuk keamanannya," kata Stoltenberg.

"Pada saat yang sama Amerika Utara juga membutuhkan Eropa. Sekutu-sekutu Eropa memberikan militer kelas dunia, jaringan intelijen yang luas, dan pengaruh diplomasi yang unik, yang melipatgandakan kekuatan Amerika," tambahnya.  

NATO didirikan 12 negara anggota dari Amerika Utara dan Eropa. Aliansi itu dibentuk sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman dari Uni Soviet pada negara-negara demokrasi Eropa selama Perang Dingin.

Konsep pertahanan kolektif dan prinsip serangan terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota memberikan Eropa Barat perlindungan militer AS. NATO mengambil kembali peran sentral di panggung internasional setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, yang membuat pemerintah Eropa memandang Moskow sekali lagi sebagai ancaman keamanan utama.

Dua anggota terbaru NATO, Finlandia dan Swedia, bergabung sebagai tanggapan langsung terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Di Moskow, juru bicara Kremlin mengatakan Rusia dan NATO kini berada dalam 'konfrontasi langsung' karena ekspansi aliansi tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika