Arus Balik Sudah Lewat, Pengamat: Kebijakan WFH Terlambat
Pengamat menilai kebijakan WFH sudah terlambat karena arus balik sudah berjalan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan pemberlakuan work from home (WFH) dan work from office (WFO) bagi aparatur sipil negera (ASN) dinilai terlambat dikeluarkan karena arus balik sudah bergulir. Kebijakan yang dikeluarkan semestinya dapat lebih komprenhensif dan diprediksi sejak jauh hari.
“Mungkin pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai aspek ya. Namun sangat disayangkan informasinya terlambat menurut saya. Terlambat dalam pengertian ketika sebetulnya arus balik sudah mulai mengalir,” ucap pakar kebijakan publik Cecep Darmawan kepada Republika, Senin (15/4/2024).
Pakar dari Universitas Pendidikan Indonesia itu mengatakan, semestinya pemerintah membuat kebijakan yang komprehensif dalam menghadapi musim mudik Lebaran yang setiap tahun ada. Kebijakan yang ada dalam merespons penumpukan kendaraan pada arus mudik maupun balik seharusnya dapat diprediksi dari jauh hari.
“Seharusnya sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari akan terjadi arus balik yang menumpuk gitu ya. Sehingga kebijakan itu tidak separuh-separuh,” ucap Cecep.
Dia menjelaskan, dalam membuat kebijakan semestinya dilakukan riset terlebih dahulu, termasuk pemberlakuan WFH dan WFO. Menurut dia, harus dilihat secara keseluruhan yang sebenarnya membuat kemacetan pada musim mudik Lebaran itu dari kalangan ASN yang hanya berjumlah sekitar 4 juta atau sisanya. Dia mengatakan, dari data yang didapatkan, kebijakan yang dikeluarkan dapat komprehensif dan tidak parsial.
“Ini juga harus matching antara pekerja ASN dan non-ASN. Termasuk juga soal anak sekolah disamakan. Walaupun ada opsi WFH dan WFO, tapi harusnya kebijakan itu dari awal diberitahu dan seperti apa sehingga tidak seperti sekarang sudah mau orang sudah pada balik dari mudik baru keluar kebijakan,” kata dia.
Hal lain yang juga dia sampaikan terkait dengan ketersediaan transportasi massal ketika mudik. Dia menjelaskan, selama ini pemudik berduyun-duyun pulang ke kampung halaman menggunakan kendaraan pribadi. Menurut dia, penggunaan transportasi massal sudah berjalan, tapi masih belum optimal.
“Belum sebagian besar masyarakat bisa terangkut oleh transformasi publik. Masih banyak yang menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi daripada menggunakan public transportation,” terang Cecep.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor atau WFO dan tugas kedinasan dari rumah atau WFH bagi ASN pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Hal itu untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.
“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Anas, Sabtu (13/4/2024).
Anas memberikan contoh, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.
“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ujar Anas.
Dia menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal atau paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.
“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” papar Anas.
Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari; maka total mencapai 10 hari.
“Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujar Anas.
Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. “Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujar Anas.
Anas juga meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran. Itu dilakukan dengan harapan tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah.
“Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran," ungkap Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika