Menkeu Paparkan Kesepakatan Sementara Postur Makro Fiskal 2025, Seperti Ini Detailnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan kesepakatan sementara antara pemerintah dengan Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai postur makro fiskal 2025. Sejumlah indikator ekonomi ditetapkan.

“Sampai dengan hari ini, pertumbuhan ekonomi yang disepakati tahun depan 2025 antara range 5,1-5,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 15.300-15.900 per dolar Amerika Serikat (AS), suku bunga SBN (Surat Berharga negara) 10 tahun sebesar 6,9-7,2 persen, harga minyak 75-85 dolar AS per barel, lifting minyak 580-605 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1.003-1.047 juta barel per hari,” ujarnya dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Untuk indikator pembangunan, tingkat kemiskinan disepakati diturunkan ke 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5 persen, indeks modal manusia 0,56, dan Nilai Tukar Petani (NTP) 115-120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105-106.

Postur APBN 2025 yang sudah dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), baik asumsi dengan Komisi XI dan Komisi VII DPR, mencakup pendapatan negara 12,30-12,36 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen dari PDB, defisit keseimbangan primer 0,15-0,61 persen dari PDB, serta defisit 2,29-2,82 persen dari PDB.

Seluruh kesepakatan mengenai postur makro fiskal 2025 tersebut akan disahkan pada Juli 2024 dengan Banggar dan Sidang Paripurna pada 9 Juli 2024.

“Dengan kesepakatan ini, nanti kami akan menyusun RABPN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus,” ucap Sri Mulyani.

Ketua banggar meminta....

Pada awal bulan ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta persoalan tingkat pengangguran generasi Z (gen Z) hingga hilirisasi menjadi atensi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025.

“Kami berharap problem fundamental tersebut menjadi atensi Pemerintah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2025,” kata Said.

Dia menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan hampir 10 juta penduduk berusia 15-24 tahun atau gen Z menganggur, tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan atau Not Employment, Education, or Training (NEET).

“Anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara harus mampu memberikan keterampilan anak-anak muda kita ini menyongsong masa depan mereka,” ujar dia.

Ia juga mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur dan hilirisasi belum mampu mengubah haluan ekonomi untuk menavigasikan ekspor bernilai lebih tinggi. Dia merekomendasikan agar insentif pajak atas kebijakan hilirisasi dapat diimbangi dengan kewajiban untuk serapan tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan memperluas cakupan industri manufaktur nasional. Hal itu bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah luas bagi kemakmuran rakyat.

“Hilirisasi harus menjadi haluan baru kebijakan ekspor dan pengelolaan devisa. Banggar DPR mendukung Pemerintah lebih tegas dan berani mengubah tata kelola devisa untuk kepentingan nasional,” katanya.

APBN 2025 akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun pembahasannya telah dimulai dan disahkan sebelum pergantian kepemimpinan. Untuk itu, dia meyakini pembahasan mengenai poin-poin di atas menjadi hal yang penting. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika