Demo Masih Berlanjut Hari Ini, Massa Mulai Berdatangan ke Depan Gedung KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Massa yang tergabung dalam Poros Jakarta mulai berdatangan di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/8/2024) pukul 13.10 WB. Di pihak lain, Partai Buruh membatalkan rencana aksi mereka pada hari ini.

"Ayo mari berkumpul untuk melaksanakan doa bersama sesuai kepercayaan agama masing-masing agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nantinya berjalan aman dan lancar demi kebaikan bangsa," kata salah satu peserta aksi.

Demonstrasi ini dilakukan agar Pilkada 2024 berjalan lancar. Selain itu, massa juga akan mendoakan KPU RI agar bisa menjadi penyelenggara Pilkada 2024 yang baik. Beberapa elemen masyarakat itu mulai tiba pukul 13.15 WIB. Massa langsung menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

Sebagai antisipasi aksi, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan di lapangan pukul 12.20 WIB, arus lalu lintas sepanjang Jalan Imam Bonjol masih lenggang. Kendaraan yang melintas dari arah Bundaran HI dialihkan ke arah Jalan Sumenep atau Jalan H Agus Salim.

Lalu, kendaraan dari arah Jalan Pangeran Diponegoro dialihkan ke Jalan HOS Cokroaminoto. Kawasan sekitar KPU RI juga terus dijaga ketat aparat Kepolisian dan TNI sejak massa aksi belum berdatangan.

Kepolisian memasang barikade beton mengelilingi area depan Gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, sejumlah personel Kepolisian maupun TNI bersiaga menjaga sekitar lokasi, mulai dari area luar KPU hingga di dalam gedung.

Kepolisian mengerahkan 1.293 personel gabungan untuk mengantisipasi adanya aksi beberapa elemen masyarakat di depan gedung KPU. "Untuk berjaga dan mengantisipasi, dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung KPU RI dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.293 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro kepada pers di Jakarta, Jumat.

Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Susatyo menyebutkan, personel keamanan ditempatkan di sekitar Gedung KPU untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung penyelenggara pemilihan umum (pemilu) tersebut.

Terkait penutupan arus lalu lintas di sekitar gedung KPU, kata Susatyo, hal itu bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan berdasarkan perkembangan dan dinamika di lapangan.

"Bila di depan KPU massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka kami lakukan penyekatan," kata Susatyo.

Adapun, Partai Buruh menunda aksi yang sebelumnya telah direncanakan akan berlangsung di depan Gedung KPU dan DPR RI pada Jumat. Mereka beralasan, pengesahan RUU Pilkada sudah dibatalkan oleh DPR.

"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Said menyebutkan, aksi ini ditunda sampai adanya perkembangan soal Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "DPR wajib taati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), itu sudah benar. Bila DPR ingkar, maka demo di seluruh Indonesia," tegas Said.

Sebelumnya, pada Kamis (22/8/2024) sejumlah elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh, ikut turun dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Dalam tuntutannya, Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

"Rakyat harus harus bersatu untuk terus mengawal keputusan MK ini. Rakyat harus melawan rezim saat ini. Jangan hanya diam," kata salah seorang orator.

Ikuti Whatsapp Channel Republika