Perseteruan Makin Keras: Undip Apel Dukung Dekan FK, Menkes Balas dengan Fakta Baru Lagi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perseteruan Universitas Diponegoro (Undip) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai buntut dari kasus meninggalnya dokter Aulia Risma Lestari semakin mengeras. Penghentian sementara terhadap Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Undip dr Yan Wisnu Prajoko direspons pihak kampus dengan mengadakan apel dukungan terhadap yang bersangkutan.

Ratusan sivitas akademika FK Undip Semarang menggelar aksi solidaritas dan simpati mendukung dr Yan Wisnu yang ditangguhkan praktiknya di RSUP Kariadi Semarang. Bertempat di Lapangan Basket FK Undip, Senin (2/9/2024), sivitas akademika yang terdiri atas mahasiswa, dosen, dan alumni menggaungkan dukungan kepada Yan Wisnu.

BACA JUGA: Rahasia Ayat Terakhir al-Fatihah yang Luar Biasa

Penghentian sementara aktivitas klinis sebelumnya ditujukan kepada dr Yan Wisnu dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama RSUP dr Kariadi, dr Agus Akhmadi pada 28 Agustus 2024. Penangguhan praktik dekan FK Undip tersebut terkait meninggalnya mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Undip, dr Aulia Risma Lestari beberapa waktu lalu.

Setelah kasus tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menutup sementara aktivitas PPDS Anestesi Undip di RSUP dr Kariadi, sehingga mahasiswa ditarik ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND). Para simpatisan menunjukkan tulisan 'We Stand with dr Yan Wisnu' dengan mengenakan pakaian serba hitam dan menyematkan pita hitam di baju bagian dada sebagai tanda simpati terhadap kejadian yang mereka sebut 'premanisme birokrasi'.

Pada kesempatan itu, sejumlah guru besar, rektorat, alumni, melakukan orasi. Salah satunya Ketua Senat FK Undip Prof Dr dr Tri Indah Winarni yang menyampaikan saat ini merupakan momentum untuk bersatu dan introspeksi diri. Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh sivitas akademika Undip, karena merupakan seorang pendidik dan mempunyai beban moral untuk disampaikan kepada anak didik.

"Jadi, arogansi bukan jadi pilihan sivitas akademika FK Undip. Negara ini adalah negara kita bersama, tidak menjadi negara kementerian tertentu," kata Tri Indah dalam acara apel di gedung FK Kedokteran Undip di Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/9/2024).

Alumni dan mantan dirut RSUP Kariadi bicara bela Undip.. baca di halaman selanjutnya.

Dokter Bambang Wibowo, alumni FK Undip juga turut menyuarakan bahwa RSUP dr Kariadi tanpa Undip menjadi rumah sakit yang biasa saja. Oleh karena itu, ia mengajak para senior dan guru besar mencari alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.

"Seluruh alumni siap membantu, sekali lagi ini kita sedang diuji, dan kekayaan SDM Undip adalah bagian yang tidak bisa dikesampingkan oleh RSUP dr Kariadi," kata mantan direktur utama RSUP dr Kariadi itu.

Kemudian, dr Darwito yang pernah menjabat sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP dr Kariadi Semarang menyampaikan keprihatinan atas penangguhan praktik Dekan FK Undip di RSUP dr Kariadi. "Kita negara hukum harus berdasarkan aturan yang jelas, bukan berdasarkan kemauan Kementerian atau pribadi," kata Darwito yang sekarang menjabat Direktur Utama RS Akademik UGM Yogyakarta tersebut.

Sementara itu, Dekan FK Undip, Yan Wisnu menyatakan, kehadiran para simpatisan tersebut menunjukkan bahwa semua merupakan satu keluarga besar yang bersama mencintai rumah, institusi Undip.

"Dinamika yang kita hadapi akhir-akhir ini jangan membuat patah semangat. Namun, semakin mengingatkan kita untuk bersandar pada kekuatan Sang Pencipta. Ini menjadi momentum kita bangkit bersama menjalankan institusi dengan sebaik-baiknya dengan menciptakan lulusan dokter, dokter spesialis, dokter sub sosialis, dokter gigi, NERS, nutrition, ahli farmasi yang unggul," kata dokter spesialis onkologi tersebut.

Menkes menyebut perundungan sampai terjadi pelecehan seksual.. baca di halaman selanjutnya. 

Pada Ahad (1/9/2024), Kemenkes membeberkan sebagian hasil investigasi kematian dokter Risma. Kemenkes menyebut ada dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum senior kepada dr Aulia.

"Permintaan uang ini berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 40 juta per bulan," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (1/9/2024).

Tak cukup dengan itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin pada Senin (2/9/2024) mengungkap fakta baru. Menurut dia, perundungan yang menimpa Aulia Risma Lestari sudah keterlaluan. Budi menyebut perundungan diduga melecehkan banyak aspek, baik psikologis, seksual, bahkan terjadi pemerasan hingga mengakibatkan Aulia bunuh diri.

"Perundungan ini kan sudah keterlaluan, dirundung secara fisik dan mental, sexual harrasment, diminta uang juga," ucap Menkes, di Bali, Senin (2/9/2024).

Budi mengatakan, perundungan yang dialami oleh Aulia Risma Lestari terjadi karena kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan. Menkes Budi mengatakan, perundungan di internal kampus sudah lama terjadi dan tidak dievaluasi dan dibenahi oleh internal kampus.

Selama ia menjabat, kata Menkes, sudah tiga kali meminta agar perundungan di internal kampus diselesaikan agar tidak berpengaruh terhadap perkembangan psikis mental calon dokter di kampus tersebut. "Perundungan ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas, karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga, saya meminta agar ini dihilangkan," kata Menkes Budi.

Ia membantah anggapan yang menyatakan bahwa perundungan merupakan salah satu aspek untuk membentuk tenaga dokter spesialis yang tangguh. Ia mencontohkan pendidikan TNI-Polri juga pilot ditempa dengan latihan yang keras untuk tangguh bukan dengan cara perundungan seperti itu. Karena itu, kata dia, anggapan sesat seperti itu dihilangkan agar tidak menjadi kebiasaan di dalam dunia pendidikan.

"Tidak benar bahwa perundungan itu dipakai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh," kata Menkes.

Budi Gunadi terus mendorong proses hukum kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap dokter Risma. "Karena itu sudah masuk, saya mau kasi ke polisi saja. Biar langsung dipidanakan saja supaya semuanya jelas, orang-orangnya juga tahu dan ada efek jeranya," kata Budi.

Dia mengatakan, proses hukum terhadap pelaku yang diduga menjadi biang kerok dari peristiwa perundungan di lingkungan kampus Undip Semarang hingga tragedi bunuh diri calon dokter spesialis itu bertujuan agar memberikan kepastian hukum kepada korban.

Ikuti Whatsapp Channel Republika